Ribka Tjiptaning Geram dengan Sistem Iuran BPJS Kesehatan: Ini Pemerasan

"Ada UU kesehatan pasal 32, apabila ada rumah sakit yang menolak, ada kena sanksi 2 tahun dan Rp 250 juta

"Tetapi nggak pernah dipersoalkan, padahal kejadian itu ada, namun pasien selalu kalah," ujarnya kesal.

Ribka menceritakan pernah disomasi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lantaran ucapannya yang pedas.

"Saya pernah disomasi oleh IDI saat itu saya bilang dokter lebih jahat dari polisi, polisi menilang orang sehat, dokter menilang orang sakit, saya diusir dari IDI, lalu saya bilang yang milih saya bukan ketua IDI tetapi rakyat sukabumi," ujarnya.

Ribka kesal dengan sistem kesehatan di Indonesia.

Menurutnya kini tenaga kesehatan sudah berbisnis.

"Kalau mau jadi dokter ya dokter saja, kalau mau jadi pedagang ya pedagang saja, tapi kan sekarang banyak dokter yang jadi pedagang, kan repot,

"Yang nggak harus USG disuruh USG, dan pasien bayar lagi, kita harus revolusi mental," ujarnya.

Ribka lalu mencontohkan beberapa kasus yang dialami pasien.

Ribka menjuluki rumah sakit dengan sebutan kapiltalisme kesehatan.

"Ada pasien demam, padahal nggak perlu cek laboratorium, cuma dicek lidah saja sudah bisa, disuruh cek laboratorium dan rumah sakit dapat 15 persen keuntungan, lalu hasil ceknya kurang bagus, padahal itu bukan salah pasien, pasien suruh mengulang lagi, nah dapat untung kan rumah sakit 15 persen lagi,

"Alat terpakai, konsultasi dokter terpakai, nah itu kapitalisme kesehatan berlangsung," ujarnya.

Ribka menegaskan agar rumah sakit jangan ada yang menolak pasien yang menggunakan KIS.

"Kalau negara bisa asuransikan kelas 3 ya sudah rakyat terima dulu, siapa tahu nanti pemerintah bisa asuransikan kelas 1," ujarnya.

"Kelas 3 itu untuk KIS, nah, jangan sampai Pak Jokowi bagi-bagi KIS, tetapi KIS nggak laku, itu nyoreng muka Pak Jokowi," ujarnya tegas.