Warga Gusuran PT KAI di Tegal Lontang-Lantung, Ketua Komisi III DPRD: Pemkot Harus Lebih Serius
KPR yang dijanjikan untuk warga gusuran PT KAI Persero di area Depo Lokomotif Tegal Daop 4 Semarang, belum jelas kabarnya.
Penulis: Fajar Bahruddin Achmad | Editor: Daniel Ari Purnomo
TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Rumah subsidi atau kredit pemilikan rumah (KPR) yang dijanjikan untuk warga gusuran PT KAI Persero di area Depo Lokomotif Tegal Daop 4 Semarang, belum jelas kabarnya.
Warga tergusur bahkan mendatangi Komisi III DPRD Kota Tegal untuk mengadu, pada Senin (4/11/2019) lalu.
Menaggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Edy Suripno mengatakan, Pemkot mestinya lebih serius melakukan pendampingan terhadap persoalan- persoalan rakyat.
Ia menilai, hingga saat ini Pemkot belum bertindak terkait program KPR.
Padahal, setahu Edy yang kerap disapa Uyip, pihak pengembang sudah mengajukan surat kepada Bank Jateng untuk melakukan kerjasama KPR.
"Belum ada tindak lanjut dari Pemkot dan Bank Jateng. Sehingga nasib mereka lontang- lantung. Akhirnya mereka mengontrak," kata Uyip kepada tribunjateng.com, Rabu (6/11/2019).
• Warga Gusuran PT KAI Tanyakan Rumah Subsidi, Dedy Yon: Sedang Dikomunikasikan dengan Bank
• Pemkot Tegal Ajukan Revisi RTRW, Ini Pertimbangan dari Wali Kota Dedy Yon
Uyip mengatakan, penggusuran akan berdampak terhadap bertambahnya tunawisma di Kota Tegal.
Menurutnya, jangan sampai pemerintah dinilai gagal untuk menekan munculnya tunawisma.
Ia menilai, jika ini tidak segera diselesaikan, justru kasihan masyarakat.
"KPR-nya kan sudah ada. Asalkan ada jaminan dari Pemkot, maka bisa masuk. Pemerintah harus hadir supaya penangannya lebih efektif," jelasnya.
Selain itu, Uyip juga menyayangkan sikap inkonsistensi PT KAI Persero di area Depo Lokomotif Tegal Daop 4 Semarang.
Uyip mengatakan, PT KAI dan Pemkot Tegal sepakat tidak membongkar rumah warga yang mengambil KPR, hingga KPR-nya siap dihuni.
Persoalan di lapangan berbeda.
Usai warga yang tidak mengambil KPR rumahnya dibongkar, PT KAI mengajukan permohonan pemutusan arus listrik kepada PLN.
"Akhirnya, warga yang mau ambil KPR listriknya dicabut sama PLN. Otomatis mereka tidak bisa bertahan di situ, mereka pun ikut membongkar," ungkapnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/komisi-iii-dprd-kota-tegal.jpg)