Bawaslu Jateng Anggarkan Dana Pengawasan Pilkada 2020 Hingga Rp 190 Miliar

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) pada 21 Kabupaten/Kota di Jateng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng siapkan anggaran mencapai Rp 190 miliar.

Ketua Bawaslu Jateng Fajar Saka mengatakan anggaran tersebut guna memenuhi pembiayaan pendanaan proses pengawasan Pemilu di 21 Kabupaten/Kota di Jateng dari tahapan pencalonan, sosialisasi, kampanye sampai pencoblosan.

"Penggunaan dana itu nantinya varian atau ada sebagian Bawaslu Kab/Kota pendanaan ditanggung pemerintah daerah setempat.

Tetapi jumlahnya rata-rata lebih rendah ketimbang saat Pilgub Jateng lalu," terangnya kepada Tribunjateng.com, di Kantor Bawaslu Salatiga Rabu (13/11/2019)

Menurut Fajar apabila nanti terdapat pengawas daerah yang nominal anggarannya sangat rendah dari kemampuan pemerintah Kab/Kota Bawaslu Jateng akan turut membantu agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik.

• DPRD Kota Pekalongan : Truk Sampah Setelah Dipakai Harus Dicuci, Tak Patuhi SOP Pecat Saja

• Tunggakan Pedagang Pasar Pagi Blok A Kota Tegal Capai Rp 1,33 M, Dedy Yon : OPD Harus Tegas

• 30 Persen Truk Sampah di Kota Pekalongan Tak Layak, DLH Sebut Tak Ada Peremajaan Cuma Perawatan

• Kebakaran Kulkas Es Krim, Suharno Kehilangan 7 Rak Telur Seharga Rp 1,5 Juta

Ia menambahkan, bantuan yang diberikan kepada Bawaslu daerah bukanlah berupa uang melainkan bentuk kegiatan pengawasan atas fasilitasi Bawaslu Jateng.

"Lalu untuk daerah yang tidak ada Pilkada pada tahun depan kami tetap mengadakan program edukasi pengawasan melalui pembentukan kampung anti politik uang dan sebagainya," katanya

Fajar menegaskan sedangkan mulai tahun 2020 nanti Bawaslu dari tingkat provinsi sampai Kabupaten/Kota juga akan melakukan kegiatan pengkaderan pengawasan.

Tujuannya tidak lain mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu.

Dikatakannya momentum jeda Pemilu dinilai efektif dalam melaksanakan sosialisasi pengawasan maupun pelatihan bahkan diskusi publik secara terbuka karena elemen masyarakat telah kembali bersatu.

"Ini yang sering orang lupa bicara pengawasan hanya saat menjelang Pemilu.

Sekarang kami akan terus melakukan edukasi masyarakat karena saat sekarang justru tidak muncul saling curiga dan diskusi soal apapun jauh lebih baik," ujarnya (ris)