Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Brebes OPD Paling Banyak Aset Bermasalah

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) Kabupaten Brebes merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Brebes yang jumlah aset bermasalahnya paling banyak.

Hal itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menanggapi hal itu, Kepala Dindikpora Brebes, Tahroni mengatakan, saat ini aset milik Dindikpora tengah dilakukan pendataan secara serius.

Terutama yang berkaitan dengan aset tanah milik desa yang ditempati oleh sekolah-sekolah.

"Persoalan tanah bengkok yang ditempati oleh sekolah-sekolah memang saat ini menjadi fokus kami dengan Pak Sekda untuk penataan aset.

Sekarang sudah ditata oleh tim langsung," kata Tahroni, Sabtu (16/11/2019).

• Dari Tomy Winata Hingga KH Maruf Amin, Puluhan Karang Bunga Sambut Kelahiran Lembah Manah

• Kocak, Pria di Gunungpati Semarang Ini Motornya Raib di Pasar, Ternyata Tertukar saat Parkir

• BREAKING NEWS : 2 Terduga Teroris Mati dan 1 Anggota Densus 88 Terluka Dalam Baku Tembak di Medan

• BREAKING NEWS : Kecelakaan Truk Pengangkut Semen di Brangsong Kendal, Arus Lalu Lintas Macet Parah

Tahroni menuturkan, tim yang melakukan penataan aset tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Djoko Gunawan.

Dari penataan itu, telah ada kesepakatan bahwa tanah bengkok yang sudah dipakai untuk sekolah tidak boleh dialihfungsikan untuk hal-hal lain.

"Yang sudah ditempati sekolah, ya tetap ditempati meski statusnya milik desa.

Dan tidak boleh dialihfungsikan," paparnya.

Tahroni menyebutkan, dengan penataan aset Dindikpora khususnya aset sekolah-sekolah yang selama ini menghambat Kabupaten Brebes memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka ditargetkan tahun 2020 ditargetkan Brebes mampu memperoleh WTP.

Sementara untuk tahun 2019 ini baru proses penataan.

WTP sendiri didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Oleh BPK, pendataan aset daerah di Brebes ditarget rampung Desember 2019 mendatang.

Sebelumnya, audit manajemen aset oleh BPK dilakukan di bulan September lalu.

Hasilnya, ada beberapa catatan atau rekomendasi.

Kabid Aset Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Brebes, Diding Suwandi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPK terkait masalah tersebut.

Bahkan, BPK telah turun tangan agar permasalahan aset daerah di semua organisasi perangkat daerah (OPD) bisa terdata dengan baik.

"Ada lima terbesar OPD yang penataan asetnya masih bermasalah.

Itu berdasarkan rekomendasi dari BPK agar segera diselesaikan.

BPK menargetkan Desember 2019 harus selesai penataannya," kata Diding.

Kelima OPD tersebut yakni Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pengairan Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PSDA-TR), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Namun, dari kelima OPD tersebut yang menjadi kendala terberat adalah di Dindikpora.

Alasannya, jumlah aset yang masih bermasalah paling banyak dibanding OPD lainnya.

"Di Dindikpora itu sekitar 90 persen, pengelolaan asetnya belum tertata.

Khususnya aset tanah yang ditempati sekolah-sekolah," ungkapnya.

Ia menyebutkan, ada 970 sekolah dan 17 UPTD di bawah naungan Dindikpora Brebes. 90 persen dari sekolah tersebut, tanah yang ditempati masih sengketa karena merupakan lahan bengkok desa dengan bukti Letter C dan tanah aset Pemkab.

Sementara persoalan aset di lingkungan DPU, lanjutnya, terkait dengan jalan lingkungan dan jalan poros.

Untuk PSDA-TR, yang menjadi perhatian adalah aset tanah lepe-lepe, sepadan sungai, di mana terdapat aset tanah Pemkab Brebes ada yang masuk dalam pendataan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan sebaliknya.

"Pada prinsipnya, bidang aset memfasilitasi OPD yang bersangkutan untuk bersama-sama berikhtiar," tandasnya.

Saat ini, pihaknya bersama seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Brebes sedang fokus melakukan penataan aset yang belasan tahun tidak terdata dengan baik.

Hanya saja, pihaknya memberikan perhatian khusus pada lima OPD di atas karena jumlah aset yang bermasalah terbanyak. (Nal)