Breaking News:

Bikin Proposal Sendiri Atas Namakan Pemuda Butuh Purworejo, Ahmad Nikmati Uang Negara Rp 350 Juta

Satreskrim Polres Purworejo berhasil mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan bansos sarana kepemudaan.

Editor: muh radlis
IST
Satreskrim Polres Purworejo berhasil mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan bansos sarana kepemudaan. 

TRIBUNJATENG.COM, PURWOREJO - Satreskrim Polres Purworejo berhasil mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan bansos sarana kepemudaan.

Pelaku sebanyak 2 orang yakni Ahmad Alaudin Syarif (52) warga Tamansari Butuh Kabupaten Purworejo dan Hermin Narwati (62) warga Bekasi.

Dalam kasus korupsi ini kedua masing masing berperan berbeda.

Ahmad Alaudin Syarif berperan mengajukan proposal atas nama pengelola sentra pemuda Kecamatan Butuh dan tanpa melibatkan pengurus.

Setelah dana cair kemudian dipindah ke rekening pribadi, pengelolaan dana dilakukan sendiri.

Pekan Depan, Pedagang Nakal di Area CFD Purworejo Akan Ditertibkan

Pasca Dugaan Pungli di Depan Pasar Babadan, Kapolres Semarang Perintahkan Pakai Tanda Nama Permanen

Jadi Penutup Pasar Senggol Tahun 2019, Grand Candi Hotel Semarang Usung Tema Nasional.Is.Me.

Kecelakaan Truk Pasir Hilang Kendali di Jalan Menurun saat Hujan Deras di Rembang Purbalingga

"Barang yang dibeli sebagian besar telah dijual atau digadaikan dan uangnya untuk kepentingan pribadi," ujar Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Haryo Seto dalam konferinsi Pers Senin (02/12/2019).

Sementara Hermin Narwati selaku PPK (pejabat pembuat Komitmen) di Kemenpora memberikan bansos ke Pengelola Sentra Pemuda Butuh tidak sesuai prosedur.

Seharusnya pengelola Sentra Pemuda Butuh tidak memenuhi syarat menerima bantuan yaitu berbadan hukum, ijin domisili, usia pengurus 16 s/d 30 tahun.

"Dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jateng disimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 350 Juta," katanya.

Dari pemeriksaan saksi-saksi dan pelaku sendiri, kedua pelaku diduga telah melakukan tidak pidana korupsi sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas dugaan korupsi yang di lakukan oleh kedua pelaku tersebut dapat diancam Paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimal Rp 1 milyar. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved