Bawaslu Demak Launching 3 Desa Anti Poltik Uang Cegah Kerawanan Pemilu 2020

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Demak kembali melaunching desa anti politik uang menjelang Pilkada Demak 2020.

Kepala Bawaslu Kabupaten Demak, Khoirul Saleh mengatakan, Bawaslu sudah memetakan kerawanan Pemilu pada 2019, yaitu politik uang, kemudian menjelang Pemilu 2020 Bawaslu Demak kembali bekerjasama dengan berbagai stakeholder dalam mencegah adanya politik uang, di antaranya melaunching tiga desa anti politik uang, Minggu (15/12/2019).

"Sebelumnya Bawasu Demak pada Pemilu 2019 sudah melaunching desa anti politik uang yaitu desa Botorejo Kecamatan Wonosalam, kemudian menjelang Pilkada 2020 Bawaslu Demak melaunching tiga desa," jelasnya di Kantor Bawaslu Kabupaten Demak, Senin (16/12/2019).

Ia menjelaskan tiga desa tersebut di antaranya, Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah, Desa Morodemak Kecamatan Bonang, dan Desa Buko Kecamatan Wedung.

Ia menambahkan, tiga desa tersebut merupakan daerah pinggiran di Kabupaten Demak, dengan harapan bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dampak bahayanya politik uang.

• Pasca Viral Siswi Pesta Miras, AKBP R Fidelis Langsung Ambil Alih Posisi Inspektur Upacara Bendera

• Bupati Wonogiri Tak Sepakat Kebijakan Gubernur Jateng, Sebut Ganjar Tak Realistis

• Pilkades Selisih 2 Suara, Warga Karangmalang Tegal Duga Ada Kecurangan Panitia dan Perangkat Desa

• Pemkot Semarang Warning Zeus Karaoke, Suruh Hentikan Usahanya Sebelum Ditutup Paksa

"Masyarakat kurang memahami adanya iming-iming uang untuk menggadaikan hak pilihnya berdampak pada lima tahun ke depan, tidak hanya satu atau dua hari," jelasnya.

Lanjutnya, bisa dibayangkan dengan kondisi seperti itu, pemimpin yang dipilih dengan cara tidak baik, tidak akan memikirkan rakyatnya.

Selain itu, ia juga mengajak masyarakat atas pentingnya hak pilih setiap warga, lantaran sudah dijamin oleh konstitusi.

Lanjutnya, pentingnya menggunakan hak pilih sesuai pemimpin yang diharapkan masyarakat sangatlah penting, mengingat setiap orang memiliki hak pilih yang sama.

"Selama ini partisipasi pemilih masyarakat sebesar 70 persen, kita akan dorong lebih, bukan adanya paksaan politik uang namun atas kesadaran hak pilihnya, sehingga Pemilu ke depan akan lebih mudah, setiap calon tidak mengeluarkan banyak modal untuk mencalonkan sebagai pemimpin," jelasnya.

Ia pun berharap, adanya tiga desa anti politik uang tersebut dapat menjadi virus untuk desa-desa lain di Kabupaten Demak untuk menolak adanya politik uang.

"Diharapkan dengan memulai dari pinggiran sehingga bisa menyebar ke 249 desa/kelurahan di Kabupaten Demak," jelasnya. (ivo)