Pemkab Kendal Anggarkan Rp 52,7 Miliar Untuk Pemilihan Bupati 2020

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal telah menggangarkan anggaran sebesar 52,7 miliar rupiah untuk jalannya proses Pemilihan Bupati 2020.

Nantinya anggaran sebesar itu akan dialokasikan menjadi beberapa bagian.

Pada hal keamanan wilayah, Pemkab Kendal menganggarkan anggaran sebesar 5,3 miliar.

Anggaran itu terdiri dari dana hibah untuk Polres Kendal sebesar 2,3 miliar, dana hibah ke Kodim 0715 Kendal sebesar 1 miliar dan Operasional Linmas sebesar 2 miliar.

Sedangkan untuk penyelenggaraan Pilbub, Pemkab Kendal menganggarkan anggaran sebesar 47,4 miliar.

Dana pelaksanaan pemilu itu terbagi menjadi dana hibah penyelenggaraan pemilu oleh KPU sebesar 35,7 miliar dan dana hibah pengawasan Pilbub oleh Bawaslu sebesar 11,6 miliar.

• Kompol Prayuda Pastikan Polri TNI dan Pemda Siap Amankan Libur Natal dan Tahun Baru di Kebumen

• Ini Fokus Operasi Lilin Candi 2019 di Kebumen

• Peringati Hari Ibu, Jajaran Polsek di Kebumen Serentak Nonton Bareng Film Surga Kecil di Bondowoso

• Pemkab Brebes Terima 1 Gugatan Sengketa Hasil Pilkades Serentak

Kasi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbangpol Kendal Ardi Lukfiarso mengatakan bahwa pihak Pemkab Kendal berharap agar masyarakat Kendal ikut berpartisipasi dalam hajat demokrasi besar di Kabupaten Kendal mengingat jumlah anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit.

Menurutnya Pemkab Kendal menargetkan partisipasi masyarakat mencapai 75 persen dari jumlah DPT Kendal.

"Pada Pemilu 2019 ini jumlah partisipasi masyarakat mencapai 82 persen.

Meski target kami 75, harapan kami partisipasi masyarakat bisa melebihi target kami bahkan melebihi tahun Pemilu 2019," katanya dalam Rakor Pengawasan dengan Stakeholder Pemilu 2019 yang diadakan oleh Bawaslu Kendal pad Kamis (19/12) di Hotel Sae inn.

Ardi menyebutkan bahwa salah satu tolok ukur kesuksesan dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya situasi masyarakat yang kondusif dan aman selama masa pemilihan, namun juga tingkat partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu.

"Kemendagri juga telah menginstuksikan kepada tiap pemerintah melalui Kesbangpol untuk meningkatkan fungsi intelegensi sebagai upaya deteksi dini gesekan warga selama proses pemilu, melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi hingga ke tingkat desa," katanya

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan tindakan pelanggaran pemilu sejak dini.

Hal itu bertujuan agar terselenggara Pilbup yang jujur dan adil.

"Kami telah melaunching tiga desa pelopor tolak politik uang dan tiga desa pengawas partisipatif.

Tiga desa itu yakni Desa Desa Salamsari Kecamatan Boja, Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal, dan Desa Pagersari Kecamatan Patean," pungkasnya. (dap)