Soal Natuna, Pernyataan Para Menteri Berbeda, Jokowi Tegas Tak mau Tawar-Menawar
Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal perairan Natuna yang dimasuki oleh kapal China. Jokowi menengaskan tidak akan tawar menawar terkait teritoral
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
TRIBUNJATENG.COM- Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal perairan Natuna yang dimasuki oleh kapal China.
Pernyataan Jokowi tersebut ia sampaikan di Rapat terbatas tersebut membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Hadir semua menteri dan kepala lembaga, termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.
Yang berkaitan dengan Natuna, bahwa tidak ada tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," ujar Jokowi.
Terkait dengan kasus Natuna, para menteri sebelumnya sudah angkat bicara.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi tegas bahwa China telah melakukan pelanggaran.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohamad Mahfud MD meminta aparat keamanan untuk mengusir kapal-kapal asal China yang masih berada di perairan Natuna.
• Terungkap, Ternyata Lina Ingin Pulang ke Tambun Bekasi, Rumahnya Saat Bersama Sule
• Natuna Terkini : Ratusan Nelayan Pantura Jaga Natuna dan TNI Tak Ingin Terprovokasi Kapal China
• Virdika Rizky Utama Penulis Buku Menjerat Gus Dur Ungkap JK, Mahfud MD dan Amien Rais Susah Ditemui
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa konflik di perairan Natuna tak perlu dibesar-besarkan.
Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa permasalahan Natuna harus disikapi dengan cool dan santai.
Menanggapi sejumlah pernyataan menteri-menterinya, Jokowi memberikan apresiasi.
Tanpa merinci lebih jauh, Jokowi menyebut pernyataan yang disampaikan sejumlah menterinya sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini. "Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," kata Jokowi.
Sementara Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ingin berunding tentang kedaulatan NKRI
"ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) itu soal ekonomi bukan kedaulatan, itu hal yang berbeda, pemerintah tidak ingin berunding tentang kedaulatan kita," ujarnya.
Terkait dengan pelanggaran pencurian ikan, Ruhut Binsar mengaku bahwa di dalam bidang apapun, pasti pencurian tetap ada.
Terkait dengan kapal nelayan yang dikawal oleh cost guard China, Ruhut Binsar Panjaitan menekankan negara Indonesia juga akan mengirimkan cost guard Indonesia.
Berikut pernyataan-pernyataan para menteri menanggapi kasus Natuna.