Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Marwan Jafar Soroti Tiga Masalah Besar Pendidikan, Nadiem Makarim Ditantang Beresi Dana BOS

Dalam kunjungan masa resesnya ke Kabupaten Pati, Rembang, dan Grobogan, Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar merangkum tiga persoalan pendidikan.

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar. 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Dalam kunjungan masa resesnya ke Kabupaten Pati, Rembang, dan Grobogan, Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar merangkum tiga persoalan di bidang pendidikan.

Ia juga mengemukakan pendapatnya terkait ketiga persoalan tersebut.

Pertama, mengenai lambatnya penerbitan ijazah sekolah.

Pasukan Barcelona Nyasar di Arab Saudi - Jelang Semifinal Piala Super Spanyol 2020

Sewa Debt Collector Tagih Utang, Bomber Berjuluk Maradona dari Salento Divonis 3 Tahun Penjara

Selangkah Lagi, Persib Bandung Dapatkan Guy Junior - Ajang Reuni Bareng Robert Rene Alberts

Menurut Marwan, ratusan lulusan di berbagai daerah, mulai dari tingkat SD sampai SMA, hingga saat ini melaporkan belum menerima ijazah kelulusan mereka.

Kenyataan tersebut, lanjutnya, tentu saja juga sangat meresahkan dan membuat ratusan orangtua sebagai wali murid juga menjadi kesal dan bertanya-tanya.

Sebagai solusi untuk memecahkan persoalan ini, ungkap dia, dinas pendidikan di tingkat kabupaten harus segera mendistribusikan blangko ijazah semua sekolah.

Tentu pula dengan berkoordinasi dengan dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

"Saya mendesak dan meminta persoalan keterlambatan penerbitan blangko ijasah ini menjadi skala prioritas dinas pendidikan di banyak daerah."

Jadwal Lengkap Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Liverpool Nyaris Sempurna Sebagai Puncak Klasemen

Hasil Bola Piala Super Spanyol Valencia Vs Real Madrid, Kroos Cetak Gol Pisang dari Tendangan Sudut

"Belum lagi ada tahapan mengisi blangko ijazah yang pasti butuh waktu dan perlu kecermatan waktu menulisnya," ujar politisi PKB ini dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (9/1/2020).

Persoalan kedua yang ia soroti ialah mengenai pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terlalu rumit.

Marwan menyebut, ada laporan sisi pengawasan dan pengendalian BOS secara internal dan eksternal selama ini masih belum maksimal.

Terkait hal ini, ia mendorong penerapan sistem pelaporan digital.

"Sepengetahuan saya, di beberapa daerah sudah mencoba sistem pelaporan dana BOS secara digital."

Najwa Shihab Marah Kapal Cina di Natuna Bawa Senjata, Bakamla Indonesia Cuma Bawa Keris

Awal Kecurigaan Putri Hakim Jamaluddin pada Ibu Tirinya Sebelum Kasus Kematian Sang Ayah Terungkap

"Itu untuk menggantikan proses sebelumnya yang manual, cenderung berbelit-belit, dan rawan korupsi," tutur dia.

Ia mengatakan, ada provinsi yang telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Operasional Pendidikan (SIAP) BOS-BOP berbasis Cash Management System (CMS).

Provinsi itu menggandeng bank daerah.

Inti dari aplikasi tersebut ialah untuk meminimalkan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh kepala sekolah atau bendahara.

Jika masih manual, keduanya bisa antre dan mesti membawa uang cukup banyak.

"Selain rawan diselewengkan, kegiatan ini juga berpotensi mengundang tindak kejahatan."

"Sudah banyak kasus perampokan terhadap kepala sekolah dan bendahara selepas mengambil dana BOS."

Strategi Iran Tembus Pangkalan Militer AS Kejutkan Dunia, Ada Peran Qassem Soleimani

Malam Ini Tedy dan Putri Delina Anak Sule Datangi Satreskrim Polrestabes Bandung? Ada Apa Ya?

"Selain itu, pencurian uang BOS di sekolah juga kerap terjadi," kata dia.

Dalam hal ini, Marwan mendorong Mendikbud Nadiem Makarim untuk mulai menata ulang proses pencairan, penggunaan, dan pelaporan dana BOS secara lebih sistematis.

Persoalan ketiga yang ia soroti ialah mengenai perbaikan kurikulum.

Ia berpendapat, sebaiknya Mendikbud tidak sampai mengganti kurikulum pendidikan.

Sebab, boleh jadi yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan kurikulum secara kritis dengan perkembangan zaman dan aspek teknologi.

Selain itu, mulai aspek sosialisasi sampai penerapan sebuah kurikulum pendidikan dipastikan memakan waktu, dan biaya banyak.

Daripada mengubah, lanjut dia, mungkin yang lebih perlu dilakukan ialah melakukan penyesuaian dari beban administratif yang padat dari kurikulum sekarang.

Jarang Diturunkan Barcelona, Tiga Klub Liga Inggris Siap Tampung Samuel Umtiti

Selangkah Lagi, Persib Bandung Dapatkan Guy Junior - Ajang Reuni Bareng Robert Rene Alberts

Luizinho Passos Resmi Jadi Pelatih Kiper Persib Bandung, Gantikan Gatot Prasetyo

Penyederhaan metode juga bisa dilakukan, terutama terkait kerumitan birokrasi dan administrasi yang sangat banyak dikeluhkan para guru.

"Intinya jangan serampangan mengganti kurikulum, karena buat mengeksekusinya tidak gampang."

"Sekali lagi itu terkait banyak faktor yang harus dilihat dengan kepala dingin."

"Yang pasti, perbaikan kurikum harus ada sosialisasi, tahap demi tahap, bukan langsung mendadak."

"Sebab, kalangan pelaksana yang di bawah bakal kalang kabut kalau tidak ada persiapan dan perencanaan yang matang," tandasnya. (Mazka Hauzan Naufal)

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved