FOKUS : Gebuki Semua Jangan Ditutupi

Oleh Iswidodo

Wartawan Tribun Jateng

JANUARI tahun 2020 ini berseliweran berita besar terkait peristiwa yang berdampak dan melibatkan masyarakat luas. Antara lain banjir Jakarta dan Lebak, ketegangan di perairan Natuna, Konflik Amerika Serikat dengan Iran, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan jangan lupa ada kasus PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar polis.

Diperkirakan hingga Agustus 2019, Asuransi Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara Rp 13,7 triliun.

Kasus Jiwasraya belum selesai, muncul lagi yang terbaru yaitu perusahaan asuransi milik negara, PT Asabri (Persero).

• Malaysia Masters 2020: hari Ini Daddies dan Hafiz/Gloria Bertemu Lawan Sulit

• Ditanya Kapan Nikah Lagi, Teddy : Bunda Lina Tak akan Tergantikan, 1 Lina Banding 1000 Perempuan

• Kenapa KPK Rahasiakan Pemberi Perintah Suap ke KPU? Ini Penjelasan Plt Jubir KPK

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, dirinya mendengar ada isu korupsi di Asabri, yang juga fantastis yaitu mencapai Rp 10 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pemerintah tak akan lepas tangan dalam penyelesaian kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut dia, saat ini pemerintah tengah berjuang agar bisa mengembalikan dana nasabah Jiwasraya.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, kasus perasuransian berbeda dengan perbankan.

Menurut dia, ketika sebuah perusahaan asuransi tertimpa masalah, yang terpenting adalah mempertanggungjawabkan keberlanjutan polis sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam kontrak yang berlaku. Sementara di perbankan, orang akan cenderung menyelamatkan uang mereka di bank dan menyebabkan rush.

BPK menyebut kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya berskala besar dan memiliki risiko sistemik, atau menimbulkan efek domino yang membuat pasar kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan domestik. Terakhir kali, masalah di industri keuangan yang terindikasi berdampak sistemik adalah kasus Bank Century tahun 2008 lalu.

Lantas bagaimana dengan Asabri? Menkopolhukam mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menindak para koruptor, termasuk dalam dugaan korupsi di PT Asabri. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi. Mahfud mengaku sudah mendengar pengakuan dari pejabat yang berwenang di perusahaan asuransi milik negara tersebut.

Dia mengajak semua pihak untuk menggiring ke proses hukum.

Tidak perlu berspekulasi. BPK sudah mengeluarkan audit untuk Jiwasraya, sedangkan Asabri belum. Asabri didirikan tahun 1971, merupakan perusahaan asuransi sosial dan pembayaran pensiunan bagi prajurit TNI, Polri, hingga PNS. Tahun 2019 kemarin portofolio saham milik PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) menurun sebesar 90 persen. Yang jelas saham-saham milik PT Asabri mengalami penurunan sepanjang 2019.

Mahfud MD akan panggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir. Pemanggilan tersebut menyusul adanya dugaan korupsi di PT Asabri. Karena ini milik negara dan jumlahnya besar. Kedua menteri itu akan dikonformasi duduk perkara dugaan korupsi di Asabri.

Publik lantas bertanya-tanya, kasus mana dulu yang akan dituntaskan. Apakah Jiwasraya, Asabri atau Wahyu Setiawan. Ketua KPU menyatakan surat permohonan untuk menjadikan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas di parlemen (PAW) ditandatangani oleh Megawati dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. PDIP ajukan permohonan agar Harun menjadi pengganti Nazarudin yang meninggal dunia itu.