Aliansi Nelayan Indonesia: ZEE Jangan Berikan Ke Nelayan Asing
Nelayan Indonesia berharap dapat memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengeksplorasi kekayaan laut di perairan Natuna.
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: m nur huda
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Nelayan Indonesia berharap agar permasalahan di Perairan Natuna dapat segera diselesaikan.
Agar nelayan Indonesia dapat memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengeksplorasi kekayaan laut di perairan Natuna.
Sebab menurut Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) menilai konflik belum bisa dikatakan selesai sampai di situ.
• Pemprov DKI Jakarta Akan Wajibkan Warga Beli Mobil Baru Bawa Surat Punya Garasi dari Kelurahan
• Heboh Kerajaan Agung Sejagat Purworejo Kekuasaannya di Seluruh Dunia, Ini Kata Ganjar
• Nama Istri Sinuhun Totok Kerajaan Agung Sejagat Purworejo Adalah Ibunda Raja Hayam Wuruk Majapahit
• Nelayan Pantura Jateng Siap Ramai-ramai ke Natuna, Tapi . . .
"Konflik Natuna saat ini masih belum benar-benar clear," kata Ketua Anni, Riyono, Selasa (14/1/2020).
Namun di tengah kondisi ini, lanjutnya, ada pejabat pemerintah menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bisa dimanfaatkan China dan Indonesia.
Riyono tidak sepakat dengan pernyataan itu.
Menurutnya, ZEE itu adalah hak berdaulat Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan saat ini nelayan bisa memanfaatkannya.
"UNCLOS (Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut) 1982 Pasal 56 ayat 1 huruf A memandatkan kepada kita, bangsa Indonesia.
Jangan diberikan nelayan asing dong," tandas pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.
Ia melanjutkan, tidak ada kerjasama saja nelayan China sudah klaim Natuna adalah fishing ground mereka, apalagi ada kerjasama.
Dikhawatirkan, akan semakin parah dan bisa berpotensi masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia.
"Kalau ini terjadi maka bisa mengancam kedaulatan NKRI," tegas anggota Komisi C DPRD Jateng itu.
Dikatakan, ZEE bisa digunakan nelayan China dan Indonesia tersebut merupakan suatu langkah yang terburu-buru.
Seharusnya, menunggu sampai semua langkah komperhensif muncul.
Di sisi lain, nelayan di Pantura yang siap ke Natuna juga baru dipersiapkan pemerintah, ini masih membutuhkan kordinasi lebih lanjut.
"Meihat pengalaman dan urgensinya, maka Anni meminta pemerintah fokus dulu ke penanganan Natuna secara keamanan dan penguasaan wilayah ZEE dengan aktifitas ekonomi para nelayan," imbuhnya.(mam)
• Heroik saat TNI AL Usir Kapal China yang Masih Nekat Keliaran di Perairan Natuna
• Update Natuna: Hari Ini TNI Masih Temukan 30 Kapal Asing di Laut Natuna, Jumlahnya Bertambah