Anggaran Sebesar Rp 148,7 Miliar, Dinkes Kudus Cuma Mampu Serap 55,18 Persen
Batalnya perencanaan peningkatan status Puskesmas Jekulo menjadi rumah sakit tipe D, membuat penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
Penulis: raka f pujangga | Editor: muh radlis
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Batalnya perencanaan peningkatan status Puskesmas Jekulo menjadi rumah sakit tipe D, membuat penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang paling rendah.
Penyerapan anggaran APBD 2019 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, hanya mencapai 55,18 persen atau sebesar Rp 82 miliar dari total anggaran sebesar Rp 148,7 miliar.
Padahal penyerapan anggaran pada APBD 2018 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bisa mencapai 82,48 persen atau sebesar Rp 96,4 miliar dari total anggaran Rp 116,9 miliar.
• Tak Percaya Warganya tak Punya Beras, Wihaji Langsung Cek Rumahnya, Hal tak Terduga Terjadi
• Inilah Sosok Calon Istri Sule Bukan Kalangan Artis, Berikut 6 Faktanya
• Ika Kaget Mobil Innova Reborn Milik Suaminya Raib di Halaman Rumah
• Tanda Kiamatkah? Nenek Diperkosa Cucu Sendiri Sampai Berdarah, Alasan Pelaku Bikin Geleng-geleng
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Joko Dwi Putranto mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2019 lalu karena batalnya rencana peningkatan status Puskesmas menjadi rumah sakit tipe D.
"Karena kelayakan yang harus selesai, membuat schedulenya belum bisa terpenuhi," ujar dia, saat ditemui di Kantor Bupati Kudus, Jumat (17/1/2020).
Selain itu, waktu perencanaan yang sangat terbatas padahal jumlah anggaran pembangunan yang besar membuatnya tak bisa berbuat banyak.
Namun Joko menjanjikan, akan melakukan penganggaran peningkatan status puskesmas itu lagi dalam APBD 2020 ini.
"Nanti akan dianggarkan lagi tahun 2020 ini. Kemarin perencanaan juga waktunya mepet, bangunannya juga nilainya besar," ujar dia.
Dinas Kesehatan berencana akan meningkatkan status empat puskesmas menjadi rumah sakit tipe D di Kecamatan Jekulo, Dawe, Kaliwungu dan Undaan.
"Tapi tahun ini tetap fokus kami nanti untuk Puskesmas Jekulo, sedangkan puskesmas lainnya akan dilakukan secara bertahap," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono menyampaikan, penurunan penyerapan yang terbesar berada di lingkungan Dinas Kesehatan Kudus.
Hal itu karena banyak proyek yang tidak dikerjakan, satu di antaranya pembangunan rumah sakit tipe D.
"Belanja modal untuk kegiatan tersebut tidak jalan semua, makanya penyerapan anggarannya turun," ujar dia.
Sedangkan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang lainnya juga ada yang mengalami penurunan.
Kendati demikian, angka penurunannya dianggap masih wajar dibandingkan Dinas Kesehatan Kudus.
