Keuangan Murni Kabupaten Sragen Hanya 15 Persen dari PAD

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen, Dwiyanto menyampaikan gambaran posisi keuangan Kabupaten Sragen

Keuangan Murni Kabupaten Sragen Hanya 15 Persen dari PAD
TRIBUN JATENG/MAHFIRA PUTRI MAULANI
Suasana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen tahun 2021, Senin (20/1/2020) 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen, Dwiyanto menyampaikan gambaran posisi keuangan Kabupaten Sragen dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen tahun 2021.

Dia menyampaikan posisi keuangan tahun ini hampir sama dengan 2019 lalu.

Meski sama-sama pencairan dari Pemerintah Pusat, dia menyampaikan syarat pencairan lebih susah dibanding 2019.

Video Emak-emak dan Putrinya Duel dengan Perampok di Rumahnya Hingga Pelaku Tertangkap : Naluri Ibu

Viral di Medsos Cerita Ningsih Tinampi Mengaku Dapat Peringatan Kiamat dari Utusan Tuhan

Polisi Tetapkan Penabrak Satpam Solo Paragon Mall Jadi Tersangka, Ini Fakta Oknum ASN Sragen Itu

Dr M Mahathir Mohamad Cabut Peraturan Pelajar Malaysia Wajib Bersepatu Hitam

"Posisi APBD Kabupaten Sragen sangat tergantung pada pemerintah pusat karena posisi kekayaan murni kita dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang lebih hanya 15%.

Dana perimbangan semua dari pemerintah pusat, mulai tahun ini sangat-sangat diperketat. Kita hanya mempunyai keuangan murni Sragen 15% dari PAD atau setara Rp 341 miliar," kata Dwiyanto, Senin (20/1/2020).

Oleh karena itu, dikatakannya perencanaan RKPD ini sangat penting guna menentukan prioritas dan sisi mana yang harus didahulukan sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati.

"Harapan kami di RKPD ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan apa yang dimulai dari musrenbangdes sampai dengan musrenbang Kabupaten nanti," lanjut dia.

Dwiyanto menyatakan, 2020 Kabupaten Sragen tidak kembali mengangsur pinjaman seperti 2019 lalu, sehingga anggaran bisa digunakan dengan maksimal ke beberapa hal.

Kendati demikian dia juga menyampaikan alokasi anggaran di fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD.

Anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah di luar gaji.

Halaman
12
Penulis: Mahfira Putri Maulani
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved