Berita Semarang
Mahasiswa Blokade Jalur Pantura Semarang, Ini Isi Tuntutan PMII UIN Walisongo untuk Presiden Jokowi
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo Semarang menggalakan seruan aksi evaluasi 100 hari kerja Jokowi
Penulis: iwan Arifianto | Editor: galih permadi
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo Semarang menggalakan seruan aksi evaluasi 100 hari kerja Jokowi, di depan Gedung kampus 1 UIN Walisongo , Senin (3/2/2020).
Korlap Aksi, Nanang Bagus Yuliadi mengatakan aksi tersebut merupakan pengingat bagi pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi kembali kinerjanya dalam 100 hari di periode kedua.
Kemudian mendorong pentingnya mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat.
• Wajah Zikria Dzatil Wanita Cantik, Penghina Risma Ditangkap : Saya Ketakutan, Seperti Dikejar-kejar
• Rugi Luar Dalam Seusai Tiba di Semarang, Tak Cuma Diperkosa, Harta Wanita Brebes Ini Juga Digondol
• Liputan Khusus: Siapa Beking Tambang Galian C Ilegal di Jawa Tengah, Ini Kata ESDM Jateng
• Pecah Telur, PSIS Semarang Dapat Sponsor Lagi, Idealnya 5 Sponsor Arungi Liga 1 2020
"Kami terjun ke jalan Pantura untuk mengingatkan Pemerintahan Jokowi bagaimana janji-janji politik mereka merealisasikan dan menghadirkan perubahan bagi masyarakat. Apakah sudah sejahtera rakyat merasakan kinerja Jokowi sampai detik ini?," katanya.
Menurut Nanang setidaknya ada empat tuntutan Mahasiswa PMII UIN Walisongo.
Pertama mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan iuran BPJS, serta menuntut pemerintah untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Kedua mendesak Presiden Jokowi untuk mendukung penuh kinerja KPK, meninjau kembali UU KPK dan mengusut tuntas segala skandal korupsi yang menciderai Demokrasi.
"Khusus untuk tuntutan kenaikan BPJS kami lakukan protes juga dengan aksi teatrikal yang menceritakan akibat kenaikan BPJS yang semakin menyusahkan rakyat, " jelasnya.
Tuntutan berikutnya, lanjut Nanang, menuntut DPR dan Pemerintah untuk tidak mengambil kebijakan sepihak Terkait pembentukan UU Omnibus law dan mengutamakan transparansi dengan melibatkan lebih banyak civil society.
"Terakhir kami menolak wacana kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi LPG 3 kg sebagai solusi atas problematika skema pembagian subsidi LPG tersebut dan menuntut pemerintah mencari kebijakan logis dan tepat agar problematika itu teratasi," bebernya.
Nanang berharap aksi ini menjadi alarm atau pengingat kepada seluruh aktivis kampus di Indonesia agar ikut mengkiritisi kebijakan Jokowi terutama di kinerja 100 hari kerja periode kedua.
"PMII UIN Walisongo mengerahkan 20 orator dan 250 mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi ini," tuturnya
(iwn)
• Resmi, Achmad Jufriyanto Hengkang dari Persib, Data Transfermarkt Pindah Bhayangkara FC Tim Ezechiel
• Berita Kecelakaan: Fortuner Tabrak 6 Kendaraan, Baru Berhenti Usai Tabrak Truk, Satu Korban Tewas
• Lusi Ubah Pekarangan Jadi Kebun Bunga Anggrek, Sering Jadi Rujukan Komunitas Penganggrek
• Berawal Hobi Nonton Film Ninja Jepang, Syamsul Warga Kendal Produksi Pedang Catana