Soal WNI Eks ISIS, Fadjorel Rachman Singgung Kerja Prabowo, Reaksi Fadli Zon Bikin Najwa Tertawa

Ia menambahkan jika pemerintah akan mengidentifikasi para ISIS eks WNI agar data tersebut bisa dimasukkan ke imigrasi dan mencegah kepulangan mereka ke Indonesia.

"Yang kedua sudah saya perintahkan agar diidentifikasi satu persatu 689 orang yang ada disana. Nama, siapa, berasal dari mana, sehingga data itu komplit."

"Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan disini kalau data itu bisa dimasukkan ke imigrasi tegas ini saya sampaikan, memang dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan," ungkapnya di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi mengatakan masih ada kemungkinan memulangkan para ISIS eks WNI yang umurnya di bawah 10 tahun dan sudah tidak memiliki orang tua.

"Kita memang masih memberi peluang untuk yang yatim-yatim piatu yang masih anak-anak dibawah 10 tahun. Tapi kita belum tau apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ketika ditanya mengenai status kewarganegaraan para ISIS eks WNI dan tanggungjawab pemerintah, Jokowi mengingatkan jika kepergian mereka atas keputusan pribadi.

"Karena itu keputusan mereka harusnya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait keputusan pemerintah dalam wacana pemulangan WNI eks ISIS.

Ia memastikan pemerintah tidak akan memulangkan WNI eks ISIS atau yang terlibat menjadi anggota FTF (Foreign Terorist Fighter) ke Indonesia.

Menurutnya, keputusan ini diambil untuk memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia dan mencegah virus terorisme.

"Keputusan rapat kabinet tadi, apakah teroris di luar negeri yang jumlahnya 689 orang per hari ini WNI yang terlibat FTF itu dipulangkan atau tidak?"

"Keputusan rapat tadi, pemerintah harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta tidak nyaman sehingga pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris."

"Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," ujarnya dilansir melalui YouTube Sekertariat Presiden, Selasa (11/2/2020).

Namun, pemerintah akan tetap mendata WNI eks ISIS dan memertimbangkan kepulangan anak-anak yang masih di bawah 10 tahun.

"Mesikpun begitu pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang identitas dan orang-orang yang dianggap teror bergabung dengan ISIS."