Panitia Proyek Pengerjaan Tol Semarang-Demak Hentikan Pembangunan Hingga Maret, Ini Penyebabnya

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Seratusan warga Sidogemah mengikuti audiensi dengan berbagai pihak panitia tol Semarang - Demak di Balaidesa Sidogemah, Demak, Senin (17/2/020).

Audiensi berlangsung ramai, lantaran tuntutan warga berupa rincian harga nominal tanah tidak mendapat kejelasan.

Namun di sisi lain warga sedikit lega lantaran pengerjaan proyek tol Semarang-Demak ditunda hingga pembebasan lahan rampung.

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun! Pekerja Instalasi Listrik Tewas Tersetrum saat Bantu Tetangga

• Terungkap Riwayat Pendidikannya, Dedy Susanto Bisakah Disebut Psikolog?

• Pidi Baiq Tengah Garap Novel Dilan Yang Bersamaku Suara Ancika Mehrunisa Rabu, Lanjutan Kisah Milea

• 56 Sertifikat Dibatalkan BPN, Warga Kebonharjo Semarang Pasang Spanduk Siap Berperang

"Pengerjaan menggunakan alat berat di Sidogemah akan dilanjutkan setelah pembebasan lahan rampung.

Pada prinsipnya warga tidak menolak adanya tol melainkan menuntut adanya uang ganti untung pembebasan lahan," jelas Panitia Proyek Pengelola Jalan Tol Semarang-Demak, Dirgolaksono.

Sementara koordinator warga Sidogemah, Andi Maulana menyebut warga sedikit lega lantaran sudah ada kejelasan pembebasan lahan tol tahap 3 dan tidak terganggu dengan aktivitas pengerjaan tol Semarang-Demak dengan alat berat bagi warga yang belum selesai menerima ganti untung

Kendati demikian, lanjutnya, warga merasa kecewa lantaran tidak adanya pihak appraisal dalam forum tersebut, sehingga tuntutan kejelasan nominal harga per meter tanah tidak terjawab.

Ia menyebut, dari lahan yang sudah dibebaskan per meternya berbeda-beda, dari tahap satu dan dua.

Ia menjelaskan, ada yang per meternya Rp 650 ribu, Rp 1,4 juta, hingga Rp 2 juta.

"Selanjutnya kami masih mengupayakan rincian harga yang ditetapkan panitia. Sembari itu menunggu undangan dari pihak desa untuk mendatangkan pihak terkait," jelasnya.

Sementara Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Supriyono menjelaskan ada misskomunikasi yang disampaikan warga, yaitu warga bisa menanyakan dan menunjukkan keberatan ke pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam forum undangan kesepakatan, sebagai yang berwewenang melakukan appraisal.

"Tim panitia pengadaan tanah dalam hal ini tidak bisa mengundang KJPP selain dalam forum itu, jadi kalau warga meminta rincian harga nominal ganti untung sebelum forum kesepakatan, tidak bisa," jelasnya.

Desa lain yang sudah dilakukan aparraisal yaitu, Desa Loireng, Tambakroto, Dukun, Batu, Karangsari, Karangrejo, Wonokerto, Kedunguter, dan Grogol yang tinggal menunggu kesepakatan.

Lanjutnya, ia menyampaikan hal penting lainnya, sebelum adanya kesepakatan harus ada kesiapan anggaran terlebih dahulu.

"Sudah ada kejelasan dari kementerian PUPR, Maret turun sebesar Rp 300 miliar," jelasnya.