ISIS Eks WNI
Jeritan Wanita yang Gabung ISIS: Saat Kewarganegaraan Dicabut, Saya Merasa Dunia Saya Hancur
SB, adalah wanita dari London yang terpaksa menikah dengan anggota ISIS saat berusia remaja.
lihat foto
"Dia tidak memiliki hubungan dengan Bangladesh," tambah Abdul Momen yang dilansir dari Kantor Berita Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) oleh alarabiya.
Indonesia Tolak Pemulangan WNI eks ISIS
Sementara itu, diberitakan sebelumnya oleh Tribunnews, pemerintah Indonesia dengan tegas menolak pemulangan WNI eks ISIS.
Hal itu lantaran, para WNI eks ISIS tersebut dengan tegas diberitakan telah kehilangan kewarganegaraannya.
Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara.
Ia menjelaskan dasar hukum yang membuat 689 eks ISIS asal Indonesia kehilangan kewarganegaraannya.
Mahfud mengatakan, mereka kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 huruf d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
UU tersebut berbunyi: 'Setiap Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dinas tentara asing tanpa seizin presiden'.
"Menurut Undang-Undang, orang kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan," kata kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Kamis (13/2/2020).
"Antara lain ikut dalam kegiatan tentara asing. Itu menurut UU pasal 23 ayat 1 butir d," tambahnya.
Meski begitu, Mahfud mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 pasal 32 dan 33 pemerintah tetap perlu melakukan proses hukum administrasi terkait kehilangan status kewarganegaraan tersebut.
Pada pasal 32 disebutkan pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya WNI yang memenuhi syarat kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia kemudian mengkoordinasikan kepada Menteri.
Jika yang mengetahui pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya hal tersebut, maka ia melaporkan secara tertulis kepada pejabat.
Jika anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya hal tersebut, maka ia melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia.
Kemudian di pasal 33 disebutkan laporan pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang tinggal di luar negeri sekurangnya memuat nama lengkap, alamat pelapor dan terlapor dan alasan kehilangan Kewarganegaraan terlapor.
