Dampak Saudi Setop Umroh dan Ke Masjid Nabawi, Biro Travel Terancam Rugi Miliaran

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Biro perjalanan umrah Tanah Air terancam mengalami rugi sampai miliaran rupiah.

Hal ini menyusul adanya kebijakan dari Kementerian Luar Negeri Kejaraan Arab Saudi terkait penangguhan penerbitan visa umrah dan kunjungan ke Masjid Nabawi Madinah.

Kebijakan yang berlaku sejak Kamis (27/2/2020) ini dilakukan oleh otoritas Arab Saudi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19.

Kebijakan penangguhan  ini menyasar 22 negara, termasuk Indonesia.

Menanggapi adanya kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi, pengelola biro haji dan umrah Dewangga, Her Suprabu mengatakan, kebijakan ini kontan akan berimbas pada seluruh biro umrah berikut jemaahnya.

• Arab Saudi Setop Umroh dan Kunjungan Ke Masjid Nabawi, Jokowi: Tidak Hanya Indonesia

• Prediksi Laga Pembuka Liga 1 2020 Persebaya vs Persik Kediri, Adu Kesaktian Para Jawara

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun! Terpeleset saat Bermain, Arif Ditemukan Tewas Tenggelam di Sungai

• 50 Anggota KKB Papua Dikepung Warga dan Tokoh Adat saat Sandera 3 Guru SD Inpres

Lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Persaudaraan Pengusaha Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) Solo ini tengah mengoordinasikan kebijakan ini kepada sejumlah pihak.

"Saat ini kami mengonsolidasikan dengan semua stakeholder terkait dengan dampak ini. Karena kan Saudi kalau bikin kebijakan langsung, tidak ada toleransi kompromi. Padahal kami besok ada pemberangkatan," kata Her Suprabu saat ditemui di kantornya di Jalan Adi Sucipto Nomor 6 Manahan Solo, Kamis (27/2/2020).

Terdekat, katanya, biro Dewangga memberangkatkan jemaah umrah ke Tanah Suci pada tanggal 5 Maret 2020. Sekali pemberangkatan yang diisi satu grup yang berjumlah 45 orang memakan biaya antara Rp 2 miliar sampai Rp 2,5 miliar.

"Kami baru koordinasi dengan pihak Garuda, kemungkinan yang tanggal 5 Maret masih bisa diterbangkan. Tapi ini masih simpang siur karena ada yang bilang gak bisa. Ini masih koordinasi dengan semua stakeholder agar lebih pasti untuk informasinya," ujar dia.

Tempo penangguhan kebijakan penerbitan visa ini belum tahu akan sampai kapan.

Her Suprabu mengatakan, pihaknya berharap pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama supaya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Menurutnya, pada tahun 2019 terdapat 94 ribu lebih jemaah yang berangkat dari Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo.

Jumlah sebanyak itu berlangsung selama sembilan bulan. Artinya, dalam satu bulan ada sekitar 10 ribu jemaah yang berangkat dari Adi Soemarmo.

"Kalau kebijakan ini sementara, sampai berapa lama, sebulan aja ada 10 ribu jemaah yang terkendala untuk berangkat.

Kalau dua bulan 20 ribu jemaah. Ini dampak yang luar biasa, kami berharap pada pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama juga terus melakukan koordinasi lobi ke pemerintah Saudi kebijakan ini tidak diberlakukan kepada semua negara," katanya.