37 Kelurahan Rawan Longsor di Kota Semarang tapi Cuma 1 Alat Deteksi Bencana Terpasang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sebanyak 37 kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan se-Kota Semarang masuk daerah rawan bencana longsor.

Namun, ketersediaan alat early warning system (EWS) untuk mendeteksi dini bencana tanah longsor belum terjangkau menyeluruh ke wilayah rawan tersebut.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Winarsono mengakui, BPBD belum melakukan pengadaan alat EWS untuk mendeteksi tanah longsor.

• 2 Bule Rusia Kehabisan Uang Saku, Kapolsek Genuk Belikan Mie Rebus dan Sediakan Tempat Tidur

• Sudah Bilang Ia Prajurit TNI AD Aktif, Namun Praka Bambang Tetap Dipukuli dan Disekap Preman Pasar

• 3 Pemain dan 1 Manajer Terkena Corona, Juventus Karantina Pemainnya, Begini Nasib Laga Juve Vs Milan

• 6 Kapolres dan Dirresnarkoba Polda Jateng Dipindahtugaskan

Saat ini, alat pendeteksi longsor baru terpasang di Sukorejo Gunungpati.

Alat tersebut merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara wilayah rawan longsor lainnya belum terpasang alat pendeteksi dini.

"Kalau EWS untuk longsor belum ada pengadaan.

Kami baru dapat satu bantuan dari BNPB yang saat ini masih uji coba di pasang di Sukorejo," papar Winarsono, Selasa (3/3/2020).

Sementara ini, lanjutnya, antisipasi bencana tanah longsor BPBD masih mengandalkan peran kelurahan Siaga Bencana (KSB) di masing-masing untuk terus memantau dan melaporkan kondisi wilayah.

Menurutnya, alat EWS menjadi hal utama yang akan dianggarkan pada 2021 mendatang.

Saat ini, Pemkot baru memiliki dua alat EWS sebagai pendeteksi banjir yang dipasang di Karangroto Kecamatan Genuk dan Meteseh Kecamatan Tembalang.

Pada 2020, BPBD akan menambah satu EWS yang bakal dipasang di sekitar daerah aliran sungai Beringin.

"Nanti kami pasang sekitar Mei ini," ucapnya.

BPBD Kota Semarang mencatat sejak Februari hingga Maret 2020 sudah ada puluhan kejadian longsor di Kota Semarang.

Pihaknya sudah menindaklanjuti dengan memberikan bantuan sosial untuk warga terdampak.