Masih ada 40 Ribuan Rumah Tak Layak Huni dan 78 Ribu Warga Miskin di Kendal

Terakhir sejak 2017 lalu hingga 2019, terdapat penurunan dengan kalkulasi mencapai 0.5-1 persen.

Faktornya bisa berupa banyaknya warga yang di PHK sehingga kasus pengangguran terbuka, kenaikan BBM maupun bahan pokok lainnya.

"Orang orang yang nyaris tidak miskin jadi miskin lagi karena banyak faktor.

Turun setengah persen sudah dibilang bagus.

Sempat kemarin penggangguran naik dengan ribuan pekerja yang di PHK," kata Moh. Toha.

Sebagai upaya menekan angka tersebut ke depan, pihak Pemerintah Kendal akan menggandeng pelaku usaha micro untuk mengangkat perekonomian rakyat.

Kata Sekda, pembangunan ekonomi rakyat dari desa lah yang dirasa sangat efektif untuk menumbuhkembangkan ekonomi daerah.

Ia yakin melalui pembinaan intensif para pelaku UMKM, produk-produk lokal pun akan mulai terangkat dan bisa mengangkat ekonomi dari bawah.

Ia juga berharap dengan adanya kawasan ekonomi khusus di Kendal juga menambah upaya penekanan angka kemiskinan melalui pengurangan angka pengangguran.

"Pelaku industri rumahan di desa tidak terpengaruh masalah global.

Meraka mengolah bahan baku produk lokal yang lebih efektif.

Kaitannya pertanian dibuat lebih modern, difersifikasi usaha, juga mendorong masyarakat pemangku hutan.

Ada berapa orang kebutuhannya apa kita support," katanya. (Sam)

Komisi D DPRD Sempat Pertanyakan Validitas Data Kemiskinan

Kendal - Verifikasi data kemiskinan di Kabupaten Kendal, yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kendal 2019 lalu sempat dipertanyakan faliditasnya oleh Komis D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal.