Breaking News:

Berita Kudus

Ketua DPRD Kudus Geram Truk Angkut Limbah Rumah Sakit dan Mal, Targetnya Melayani Masyarakat

DPRD Kabupaten Kudus melarang armada truk sampah mengangkut limbah yang berasal dari mal dan rumah sakit.

Tribun Jateng/ Raka F Pujangga
Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan meninjau TPA Tanjungrejo, Senin (9/3/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - DPRD Kabupaten Kudus melarang armada truk sampah mengangkut limbah yang berasal dari mal dan rumah sakit.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan menjelaskan, ‎pelarangan itu dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga 21 unit dump truk dan enam unit amrol truk bisa dimaksimalkan untuk mengangkut sampah dari desa-desa.

Janda Sebatangkara Meninggal di Kamar Mandi, Sempat Digigit Biawak, Baru Dapat Arisan PKK 600 Ribu

Toko Kelontong Senilai Rp 6 Miliar di Depan Mal Paragon Solo Terancam Digusur

BREAKINGNEWS: Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pinggir Jalan Tol Muktiharjo Semarang

Rudy Katakan pada Kader, Purnomo-Teguh Pasti Menang Tapi Nyambut Gawe, Ini Tanggapan Gibran

"Jadi armada itu bisa mengangkut dari desa-desa ke TPA (tempat pembuangan akhir)."

"Sampah dari rumah sakit dan mal itu biar mereka yang menyediakan armadanya, pemerintah memfasilitasi TPA-nya," jelas dia, di sela-sela meninjau TPA Tanjungrejo, Kabupaten Kudus, Senin (9/3/2020).

‎Menurutnya, sistem pengangkutan sampah saat ini tidak efisien sehingga masih banyak masyarakat pedesaan yang sampahnya tidak terangkut.

Masan menilai, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPKLH) Kabupaten Kudus seharusnya mengutamakan sampah yang terangkut dari desa.

Sejumlah perusahaan, di antaranya Pura Group dan Polytron sudah memiliki angkutan limbahnya sendiri sehingga meringankan beban petugas kebersihan.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan ?meninjau TPA Tanjungrejo, Senin (9/3/2020).
Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan ?meninjau TPA Tanjungrejo, Senin (9/3/2020). (Tribun Jateng/ Raka F Pujangga)

"Yang terpenting itu dari TPS (tempat pembuangan sampah) yang ada di desa-desa, bisa terangkut ke TPA," ujar dia.

Dalam Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan persampahan yang tengah digodok ini rencananya akan melakukan penghapusan retribusi dari TPS ke TPA.

Halaman
12
Penulis: raka f pujangga
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved