Dampak Virus Corona, 2.869 Buruh Diberhentikan dari Pekerjaan di Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut sebanyak 2.869 buruh di Jateng telah di-PHK dan 454 dirumahkan tanpa upah hingga Jumat (3/4/2020).

Pelaku bisnis yang memutuskan untuk mem-PHK pekerja ini umumnya tak bisa bertahan untuk terus beroperasi lantaran arus kas makin lambat di tengah pandemik virus corona Covid-19.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengandalkan jaring pengaman ekonomi dari pemerintah pusat berupa Kartu Prakerja untuk para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.

• Viral Ojol 59 Tahun Antar Penumpang Purwokerto-Solo Sejauh 230 Km, Tertipu hanya Ditinggali Sandal

• Update Corona 5 April 2020 Dunia: Indonesia Peringkat 37 Persis di Bawah Arab Saudi

• Getaran Muka Bumi Berkurang karena Corona Sebulan Ini, Gempa Makin Mudah Terdeteksi

• Annisa Pohan Khawatir Kesehatan SBY Setelah Bupati Karawang Dinyatakan Positif Virus Corona

Pemprov Jateng juga telah menyiapkan anggaran dengan nilai sekitar Rp 1,4 triliun untuk penanganan corona termasuk untuk jaring pengaman sosial ekonomi.

"Pemerintah pusat telah menyiapkan program untuk mengkover temen-temen melalui Kartu Prakerja," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2020).

Rencananya, bantuan lewat Kartu Prakerja, diluncurkan pada awal bulan ini.

Menurutnya, Kartu Prakerja, merupakan bantuan berupa biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.

"Jawa Tengah mendapat kuota Kartu Prakerja sebanyak 241.705. Untuk teknis sedang disiapkan, apalagi ini data penerimanya sangat dinamis," jelas gubernur.

Untuk mendapatkan kartu tersebut, sesuai petunjuk Kementerian Tenaga Kerja, masyarakat terlebih dahulu mendaftar secara daring (online) di laman prakerja.go.id.

Bukan hanya mereka yang ditimpa PHK atau dirumahkan, kartu tersebut juga berlaku untuk para pencari pekerjaan atau semua warga Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah.

"Pendaftaran dibuka 7 April secara online," katanya.

Nantinya para pemegang kartu tersebut bakal menerima beberapa fasilitas dengan total nominal bantuan Rp 3,5 juta.

Rinciannya, setiap bulan mereka menerima insentif sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan.

Ditambah biaya survei senilai Rp 50 ribu sebanyak dua kali dan pelatihan online satu kali senilai Rp 1 juta.

Ganjar telah meminta sosialisasi dilakukan segera oleh dinas tenaga kerja tiap kabupaten/kota.