Jokowi Minta Pemda Pangkas Anggaran Dinas Tak Penting, Alihkan Ke Penanganan Corona

Berikut beberapa kementerian dan lembaga yang anggarannya dipotong:

1. MPR dari semula Rp 603,67 miliar menjadi Rp 576,129 (berkurang Rp27,531 miliar)
2. DPR dari semulai Rp5,11 triliun menjadi Rp 4,897 triliun (berkurang Rp220,911 miliar)
3. Mahkamah Agung dari semula Rp 10,597 triliun menjadi Rp 10,144 triliun (berkurang Rp453,518 miliar).
4. Kejaksaan RI dari semula Rp 7,072 triliun menjadi Rp 6,031 triliun (berkurang Rp 1,041 triliun)
5. Kementerian Sekretariat Negara dari Rp 2,022 triliun menjadi Rp 1,809 triliun
6. Kementerian Dalam Negeri dari semula Rp 3,442 triliun menjadi Rp 2,65 triliun
7. Kementerian Luar Negeri dari semula Rp 8,686 triliun menjadi Rp 7,816 triliun
8. Kementerian Pertahanan dari Rp 131,18 triliun menjadi Rp 122,447 triliun
9. Kementerian Hukum dan HAM dari Rp 13,846 trilliun menjadi Rp 13,405 triliun
10. Kementerian Keuangan dari Rp 43,511 triliun menjadi Rp 40,934 triliun

Sebaliknya, berikut anggaran yang ditambah:

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Rp36,301 triliun menjadi Rp70,718 triliun (bertambah Rp34,416 triliun)
• Belanja pemerintah pusat dari Rp1.683 triliun menjadi Rp1.851 triliun (bertambah Rp167,623 triliun)

Sedangkan yang tetap yakni Badan Ekonomi Kreatif anggarannya tetap Rp 889,661 miliar.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Minta Seluruh Pemda serta Kementerian dan Lembaga Pangkas Belanja Tak Penting" dan "Jokowi Pangkas 94 Persen Anggaran Kemenristek untuk Penanganan Covid-19"