Pemprov Jateng Pastikan Tak Ada Data Ganda Penerima Bansos Virus Corona

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mencocokan data penerima bantuan sosial dampak wabah virus corona Covid-19.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Herru Setiadhie, menuturkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, telah menginstruksikan harus ada koordinasi dan sinergi antara pemprov dan pemkab/pemkot dalam sinkronisasi data.

"Harus ada kecocokan agar jangan ada data tidak valid.

• Viral Insinyur Minyak Norwegia Tinggal di Hutan Bersama Suku di Indonesia, Ini yang Membuatnya Betah

• Beda Batuk Biasa dan Batuk karena Virus Corona, Kenali dengan Cara Menjawab 5 Pertanyaan Ini

• Curhat Soal Hubungan ke Luna Maya, Herjunot Ali: Aku Cari Cewek yang Gak Main Instagram

• 3 Satpam Museum Keris Pemukul Tukang Becak Diperiksa Polresta Solo, Status Masih Terlapor

Semua kabupaten/kota telah menjanjikan dan meyakinkan by name dan by address hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) (penerima).

Dan tidak ada satupun yang menyebutkan kesulitan," kata Herru, Senin (20/4/2020).

Pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh sekda di Jateng melalui video conference dalam rangka sinkronisasi data bansos.

Menurutnya, jika nama, alamat, dan NIK sudah terdeteksi, artinya warga terdampak menerima satu kesempatan dan mengurangi risiko duplikasi atau dobel.

Penerima manfaat merupakan warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejehateraan Sosial (DTKS) dan penerima baru yang terdampak wabah Covid-19.

Namun, satu orang bisa menerima dobel bantuan yakni dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (dulu: Bantuan Pangan Nontunai/BPNT).

Pasalnya, penerima PKH merupakan masyarakat lapis terbawah dengan ekonomi belum sejahtera, memiliki anak yang membutuhkan pendidikan, ibu hamil, atau difabel.

Untuk memberikan stimulan terhadap masyarakat dengan golongan itu, pemerintah pun memberikan Bantuan Sembako.

"Jika ada warga yang mendapatkan dua bantuan ini, jangan langsung menyebut itu duplikasi, karena memang seperti itu, ada stimulan berupa sembako," jelasnya.

Kemudian, pria yang juga menjabat Asisten Administrasi Setda Jateng ini juga menegaskan bantuan baik dari pemprov dan pemkab/pemkot memiliki nilai sama.

Karena itu, warga diminta jangan membanding-bandingkan antara bantuan yang diterima.

Bantuan juga rencananya akan diberikan ke masyarakat dalam waktu yang berdekatan antara pusat, pemprov, dan pemkab/pemkot.