Ganjar Harap Warga Jateng di Perantauan Dapat Bansos, Bagaimana Caranya?

"Saya yakin nilai-nilai itu masih ada. Maka saya dorong seluruh lapisan masyarakat, swasta, filantropi dan lainnya untuk bergerak memberikan bantuan," imbuhnya.

Sementara, sampai saat ini sudah ada sekitar 600.000 warga Jateng yang sudah pulang kampung dari Jabodetabek.

Meski begitu, jumlah itu masih sangat kecil dibanding total warga Jateng di perantauan yakni sekitar tujuh juta.

Politikus PDIP itu menuturkan akan melaksanakan perintah sesuai petunjuk pusat. Dirinya berharap, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kebijakan itu.

"Pasti akan ada penjagaan aparat penegak hukum di pintu-pintu keluar atau masuk.

Kalau itu dilakukan, kami pasti terbantu. Prinsipnya sudah betul, mereka yang di zona merah tidak usah keluar dulu," jelasnya.

Pengusaha Bus AKAP Berang

Di sisi lain, pengusaha bus antarkota antar propinsi (AKAP) berang atas keputusan pemerintah melarang pelaksanaan mudik lebaran tahun 2020. 

Menurut Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, sikap pemerintah tersebut tidak jelas. “Pemerintah sudah mulai enggak jelas ini.” ujar pria yang akrab disapa Sani saat dikonfirmasi Tribun, Selasa(21/4).

Sani menyebut pemerintah tidak bijak serta cenderung tidak terukur dalam membuat kebijakan utamanya soal aturan mudik. 

"Ini persoalannya bagaimana cara mereka mengawasi, banyak angkutan yang melayani tidak dari terminal. Apa bisa mereka (pemerintah)?" tuturnya.

Belum lagi ada jutaan pekerja yang bergantung hidup dari transportasi bus bagaimana nasib mereka.

Sani mengatakan paling tidak saat ini ada sekitar 1,3 juta pekerja angkutan darat yang resah mendengar kabar mudik dilarang. 

"Okupansi sekarang semakin tertekan menjadi 10 persen dari kapasitas penuh. Artinya tinggal 130 ribu pekerja angkutan yang masih aktif, sisanya dirumahkan," jelasnya.

Kondisi lebih buruk dirasakan bus pariwisata yang memang sudah mengandangkan armadanya sejak Februari 2020. (mam/tribun network)