Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Larangan Mudik, Wali Kota Solo Sebut Larangan Mudik Telat

TRIBUNJATENG.COM -- DI sisi lain, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo soal larangan mudik.

Menurut Rudy kebijakan larangan mudik tersebut saat ini sudah telat, sebab banyak pemudik yang sudah sampai kampung halaman.

"Kalau larangan mudik itu telat," kata Rudy, Rabu (22/4).

Arus mudik dini gelombang pertama sudah terjadi sejak pertengahan Maret 2020 lalu.

Saat ini menurut Rudy yang harus ditegaskan kembali adalah bagaimana mereka yang belum mudik itu tidak mudik kembali.

"Sekarang itu yang harus ditegaskan dan dipikirkan adalah bagaimana yang belum mudik ini, " papar dia.

• Pengakuan Ika Musriati Disiksa Majikan di Semarang, Tangan Disayat hingga Tenggak Air Mendidih

• BERITA LENGKAP: Nekat Mudik Kena 1 Tahun Penjara, Sanksi bagi Pemudik Berlaku Efektif 7 Mei 2020

• FOKUS Achiar M Permana : Andil Wadyabala Wanara

Sebelumnya, pemerintah pusat hanya melakukan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik ditengah pandemi corona ini.

Aturan itu pun hanya berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN."Bila aturan ASN dilarang mudik itu sudah jelas, saat ini tinggal memikirkan masyarakat yang belum mudik agar tidak mudik," jelas Rudi.

Saat ini daerah sudah banyak menerima pemudik seperti yang dilakukan Pemkot Solo dan Kabupaten di Solo Raya.

Mereka mengeluarkan kebijakan agar pemudik dilakukan karantina terlebih dahulu di Graha Wisata Niaga, Solo.

Ada tiga lokasi karantina yang disiapkan untuk ODP selain Graha Wisata Niaga.Pertama adalah Eks Rumah Joko Susilo, kedua Dalem Joyokusuman, Gajahan.

Sementara itu, KepalaKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho, mengungkapkan, ada sekitar 32 ribu orang pemudik yang sudah masuk ke Kota Pekalongan.

"Dan, potensi di perantauan juga masih ada, beberapa data masih kita invetarisir," ungkap Haryanto, saat rapat bersama organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Pekalongan, Rabu (22/4).

"Tidak hanya itu, fenomena pemudik yang sudah berstatus pasien meskipun pasien itu belum tentu positif covid-19.

Misalnya pasien itu dari zona merah dan meninggal dunia di rumah sakit yang ada di Kabupaten Pekalongan. sehingga kami arahkan pemakamannya harus menggunakan standar protokol kesehatan," imbuhnya.

Selain itu, Kadinhub Purbalingga Yani Sutrisno Udi Nugroho juga menuturkan hingga saat ini telah mensosialisasikan imbauan nasional tersebut kepada pemudik yang ada di Jakarta melalui paguyuban orang Purbalingga.

Namun jika ada pemudik yang telah terlanjur datang ke Purbalingga maka akan diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri.

"Jika belum, kami arahkan untuk tetap berada di perantauan," tutur dia, Rabu (22/4).

Dikatakannya, hingga jelang Ramadan jumlah pemudik yang datang ke Purbalingga terus menurun.

Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga menyebutkan puncak pemudik yang datang terjadi pada 29 Maret 2020 sebanyak 2.131 orang. Sementara data terakhir pada Selasa (21/4) berjumlah 443 orang.

" Dari grafik orang masuk ke Purbalingga sudah menurun. Total yang masuk ke Purbalingga mencapai 14.589 orang," jelasnya.

Adapun Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto, menyampaikan, tercatat sudah ada 16 ribu pemudik yang telah tiba di Karanganyar per Selasa (21/4).

Menurutnya, sebelum ada kebijakan larangan mudik, pihaknya sudah mengantisipasi dengan berkirim surat kepada Paguyuban Warga Karanganyar (Pagaranyar) di Jabodetabek.

"Sudah saya kirim surat, saya imbau supaya tidak pulang dulu. Berdasarkan informasi dari Pagaranyar masih ada sekitar 16 ribupemudikyang belum pulang," terangnya.

Dishub Karanganyar sudah melakukan penjaringan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang mengangkut para pemudik di empat titik seperti Terminal Palur, Jatiyoso, Matesih dan Karangpandan.

Itu dilakukan guna memudahkan melakukan pendataan dan skrining terhadap parapemudik.

Terkait kebijakan baru pelarangan mudik, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini adalah Bupati Achmad Husein masih menunggu surat resmi terkait kebijakan tersebut.

"Kami akan jaga di seluruh wilayah perbatasan Banyumas," ujarnya, Rabu (22/4).

Mengenai langkah yang akan disiapkan Pemkab Banyumas jika ada warga yang nekat mudik, bupati belum memberikan gambaran pastinya.

Namun demikian, pihaknya mengaku sudah menggelar rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) terkait langkah apa yang akan dilakukan.

Bupati mengakui jika sampai saat ini sudah ada sekitar 23.000 pemudikyang kembali ke Banyumas dari sekitar 46.000 warga Banyumas yang berada di perantauan.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan sudah 600 ribu pemudik yang masuk di wilayahnya. 

"Yang mudik kurang lebih sudah 600 ribuan," ujar Ganjar kepada wartawan di rumah dinasnya, Semarang, Selasa (21/4).

Dia mengatakan ada total 7 jutaan warga Jateng yang berada di Jabodetabek. Sehingga jumlah 600 ribuan pemudik yang sudah ada di Jateng dinilainya masih kecil.

"Jadi (jumlah) yang mudik masih sangat kecil. Untuk itu, kami berharap larangan mudik ini benar-benar memperhatikan nasib warga kami yang ada di sana," kata Ganjar. (tribun solo/dro/ais/rtp/jti/mam)