Breaking News:

Iuran BPJS Kesehatan

Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Per 1 Juli Belum Sesuai Perhitungan Aktuaria

Pemerintah secara resmi menaikkan tarif BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 64/2020. Dengan ditekennya Perpres itu, per 1 Juli 2020

Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Per 1 Juli Belum Sesuai Perhitungan Aktuaria
kompas.com
Rincian perubahan iuran BPJS Kesehatan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Pemerintah secara resmi menaikkan tarif BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 64/2020. Dengan ditekennya Perpres itu, per 1 Juli 2020 iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri atau PBPU dan BP naik menjadi Rp 150.000/orang/bulan untuk kelas I, dan kelas II menjadi Rp 100.000/orang/bulan.

Adapun untuk kelas III, tahun ini pemerintah mensubsidi selisih kenaikan tarif sebesar Rp 16.500/orang/bulan. Sehingga, besaran iuran yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan, sebenarnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan itu masih lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan aktuaria.

Menurut dia, kenaikan tarif iuran juga hanya berlaku untuk segmen kelas menengah ke atas, yaitu kelas II dan kelas I.

"Ini (kenaikan iuran-Red) masih jauh di bawah p

FORUM KAMPUS : Profesi Akuntan dan Revolusi Industri 4.0

Hotline Semarang : Terdaftar Penerima Bantuan Sembako Tapi Malah Dipingpong

VIRAL! Romina Ashrafi Dibunuh Demi Kehormatan Keluarga, Ayah Kandung Gorok Leher Putrinya Saat Tidur

Pria Ini Dipergoki Istri Saat Bercinta dengan Gadis di Bawah Umur, Mengaku Sangat Cinta Sama Dia

erhitungan aktuaria, (harusnya-Red) untuk kelas I Rp 286.000, kelas II Rp 184.000.

Artinya, segmen ini sebenarnya masih mendapatkan bantuan pemerintah," ujarnya, dalam video conference, Jumat (29/5).

Adapun, kenaikan itu tercatat lebih rendah dibandingkan dengan yang tertuang dalam Perpres No. 75/2019. Di Perpres itu, masing-masing kelas di dalam perpres tersebut mengalami kenaikan iuran menjadi Rp 160.000, Rp 110.000, dan Rp 42.000.

Tetapi, pasal yang terkait dengan kenaikan tarif iuran telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Febrio pun menuturkan, tarif iuran BPJS Kesehatan perlu dilakukan peninjauan ulang secara berkala. Pasalnya, sejak 2016 tarif iuran BPJS Kesehatan belum pernah mengalami penyesuaian.

Bahkan untuk kelas III, dia menambahkan, sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) muncul, belum pernah sekalipun mengalami kenaikan tarif.

"Besaran iuran BPJS Kesehatan itu perlu di-review secara berkala. Sebab praktiknya, iuran JKN terakhir naik pada 2016, bahkan kelas III PBPU belum pernah disesuaikan sejak 2014," ucapnya.

"Jumlah masyarakat miskin yang tidak mampu sebanyak 132,6 juta jiwa itu menjadi peserta PBI gratis, iuran kepesertaan dibayar pemerintah melalui APBN sebanyak 96,6 juta jiwa, dan APBD 36 juta jiwa," sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan keputusan mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 75/2019.(Kontan/Mutia Fauzia)

Editor: Catur waskito Edy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved