Fraksi PKS DPRD Jateng Minta Ganjar Evaluasi Total Penanganan Corona sebelum Terapkan New Normal

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jateng menilai penerapan new normal atau tatanan kehidupan baru di masyarakat merupakan kebijakan untuk merespons perkembangan penanganan virus corona Covid-19.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jateng, Riyono, menuturkan setelah pemerintah pusat menggaungkan wacana akan diberlakukannya new normal, pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi mulai mengikuti.

Namun, tren kasus corona dinilai masih tinggi, termasuk di Jawa Tengah.

• Warga Boyolali yang Dulu Buka Kafan & Mandikan Jenazah Covid-19 Terima Kenyataan Pahit, Ini Kabarnya

• Viral Warung Makan Jual Ikan Gurame 3 Porsi Rp 1,3 Juta

• Dwi Sasono Ditangkap dalam Kasus Narkoba, Widi Mulia Masih Sempat Pamer Kumis Tipis Anak

• Ini Isi DM Luna Maya Kepada Syahrini Saat Tahu Reino Barack Susul Inces di London

"Banyak pakar yang belum setuju memberlakukan new normal di tengah kurva pandemi belum menunjukkan penurunan," kata Riyono kepada Tribunjateng.com, Senin (1/6/2020).

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah jangan sampai lengah dengan menerapkan new normal tanpa melihat angka kasus, agar penanganan Covid-19 bisa tuntas.

Pria asli Pemalang ini menilai grafik kasus pasien positif corona di Jawa Tengah masih cukup tinggi, dengan 1.474 kasus. 578 orang masih dirawat dan 99 orang meninggal, sisanya berhasil sembuh.

"Grafik kenaikan kasus positif corona masih tinggi di Jateng. Trennya belum turun. Bahkan ada penambahan kasus positif di pusat keramaian seperti di Pasar Kobong beberapa hari yang lalu," tandasnya.

Selain itu, legislator yang juga Ketua Asosiasi Nelayan Indonesia (ANNI) ini menambahkan banwa sampai saat ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo belum pernah menyampaikan evaluasi kasus penanganan Covid-19 secara resmi kepada DPRD Jawa Tengah selaku mitra di pemerintahan.

Gubernur perlu menyampaikan evaluasi penanganan Covid-19 di Jateng terlebih dahulu sebelum terapkan new normal.

Anggaran sekitar Rp 2 triliun yang dialokasikan dari APBD sudah digunakan untuk apa saja? Menurutnya, hal tersebut perlu ada komunikasi.

"Jelaskan tahapan dan program penanganan dan evaluasi apa keberhasilan dan kendalanya, biar rakyat tahu dan gamblang apa yang di lakukan oleh pemerintah sebelum membahas new normal," katanya.

Menurutnya, evaluasi total dibutuhkan mulai proses pencegahan, penanganan sampai recovery bidang kesehatan dan ekonomi sebelum terapkan new normal, minimal sampai pekan kedua Juni.(mam)

• Ini Daftar Harga Ponsel Realme Bulan Juni 2020 Mulai Seri C hingga Realme 6 Series

• Mau Buat Surat Kehilangan, Kata Pria Ini Sebelum Tersungkur, Meninggal di Depan Kantor Pos Johar

• Khomarudin Kebanjiran Pesanan Face Shield Jelang Tahun Ajaran Baru Sekolah

• Menegangkan Kejar-kejaran Polisi vs Debt Collector Perampas Truk di Pekalongan