Ini Opsi Kompetisi yang Ditawarkan PSSI ke Klub Liga 1 dan Liga 2

Ini Opsi Kompetisi yang Ditawarkan PSSI ke Klub Liga 1 dan Liga 2

TRIBUNJATENG.COM - PSSI kembali melakukan rapat virtual dengan PT LIB bersama klub Liga 1 dan 2 2020, Selasa (2/6/2020).

Rapat tersebut guna membahas kelanjutan kompetisi.

Pada rapat kali ini, PSSI melalui Ketua Umum, Mochamad Iriawan memberikan opsi-opsi terkait kelanjutan kompetisi 2020.

• Update Kasus Corona Klaten 2 Juni 2020, 1 Orang Positif Covid-19

• Bupati Karanganyar Angkat Bicara Soal Ramainya Warga Menuju Tawangmangu: Mereka Hanya Melintas

• Fizi Akhirnya Minta Maaf ke Upin dan Ipin Seusai Trending Twitter, Netizen: Akhirnya Tahu Rumah Fizi

• Marko Simic Betah Tinggal di Indonesia, Ingin Pensiun di Persija Jakarta

"Hari ini PSSI memberikan opsi-opsi kepada klub Liga 1 dan 2 terkait kelanjutan kompetisi."

"Jadi keputusan tetap di rapat Komite Eksekutif."

"Seperti Liga 1 dimulai bulan September atau Oktober, setelah itu terkait nominal penambahan subsidi, dan pertandingan dimainkan di Pulau Jawa, konsep degradasi dan promosi," kata Plt Sekjen PSSI, Yunus Nusi dikutip dari laman PSSI.

Yunus menambahkan bahwa opsi kompetisi dilanjutkan untuk melihat kepentingan lebih besar yakni Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U-20 2021 mendatang.

Apalagi ajang bergengsi tersebut berlangsung di Tanah Air.

"Untuk Liga 2, PSSI menawarkan opsi home turnamen, sistem formatnya dibagi empat grup dengan masing-masing grup enam tim. Dimulai sekitar bulan Oktober."

"Jadi opsi untuk status kompetisi Liga 1 dan 2 adalah kompetisi lanjutan."

"Kompetisi akan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat."

"Tadi dokter Syarif Alwi juga telah memberikan paparan kepada seluruh klub," tambahnya.

PSSI juga akan menyiapkan payung hukum terkait kontrak kepada pemain dan pelatih.

Untuk itu PSSI juga melakukan diskusi dengan APPI (Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia (APSSI) setelah rapat virtual.

Saat ini PSSI juga terus berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Menpora.