Anggota Bawaslu Terima Bansos tapi Tetap Lapor ke Ombudsman, Bupati Banjarnegara Murka

TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menyayangkan cara Ombudsman RI Jateng dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyaluraan bansos di daerah.

Budhi mengaku dipanggil Ombudsman untuk menghadiri rapat koordinasi bersama Pemkab atau Pemkot lain di Jawa Tengah yang dilaporkan masyarakatnya melalui aplikasi media teleconference (zoom).

Ada 9 bupati dan walikota Semarang, serta Gubernur dan Setda Jawa Tengah yang diundang dalam rapat itu, termasuk Bupati Banjarnegara yang diwalili Sekda.

• Gara-gara Ini Kedai Kopi Milik WNI di Amerika Lolos dari Penjarahan Demo Kematian George Floyd

• HEBOH! Anggota Parlemen Hanya Pakai Celana Dalam Saat Rapat Virtual, Tak Sadar Posenya Terekam

• Dalam 2 Hari 15 Orang Positif Corona di Solo Raya, Wonogiri Jebol, Sukoharjo 3 Besar Jateng

• Penggotong Peti Jenazah Warga Klaten Baru Tahu Almarhum Dinyatakan Positif Corona di Semarang

Padahal rapat itu membahas tentang penyelesaian laporan masyarakat menyangkut bantuan sosial terdampak Covid 19.

Budhi menilai penyelesaian laporan masyarakat dengan cara seperti itu kurang pantas.

Ia merasa dipermalukan karena klarifikasi laporan itu disaksikan kepala daerah lain di Jawa Tengah.

"Teleconference disaksikan banyak orang, seperti diadili.

Cara seperti ini memermalukan semua bupati.

Saya dilihat bupati Purbalingga, bupati Purbalingga dilihat saya," katanya.

Jika mau profesional, menurut Budhi, Ombudsman mestinya mengklarifikasi laporan itu dengan cara turun langsung ke lapangan.

Pasalnya, belum tentu laporan itu sesuai fakta di lapangan.

Masa pandemi bukan alasan bagi lembaga itu untuk menindaklanjuti laporan masyarakat melalui saluran digital.

Petugas tetap bisa turun ke lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Saya sesalkan sekali. Jangan alasan jaga jarak.

Cek lapangan dengan jaga jarak kan bisa," katanya.