Anggota Bawaslu Terima Bansos tapi Tetap Lapor ke Ombudsman, Bupati Banjarnegara Murka

Budhi pun diam-diam menyelidiki pelapor yang ternyata adalah oknum Bawaslu Banjarnegara.

Usut punya usut, pelapor berteman dengan Kepala Ombudsman RI Jawa Tengah saat masih bertugas di KPU.

Sehingga ia memertanyakan motif pelaporan itu ke Ombudsman.

Budhi menegaskan, penyaluran bantuan sosial ke masyarakat berdasarkan musyawarah di desa.

Jika ada masalah terkait penyaluran itu, warga bisa melaporkannya ke pemerintah setempat agar ditindaklanjuti.

Bantuan Pemkab senilai Rp 600 ribu perbulan, serta pemerintah desa dengan nominal sama telah dibagikan.

Adapun bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah senilai Rp 200 ribu masih dalam proses, alias belum diterima.

Budhi pun telah memanggil belasan warga yang diusulkan menerima bantuan oleh pelapor ke pendopo Rabu malam (3/6).

Pelapor pun turut diundang dalam pertemuan tersebut.

Pada kesempatan itu, Budhi menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan bantuan senilai sama dengan bantuan Pemprov Jateng, yakni Rp 200 ribu kepada masing-masing undangan.

Pelapor pun ikut diberi dan menerima bantuan itu.

Bantuan itu bukan dari Pemprov, melainkan dari kantong pribadi bupati.

Meski sempat menolak, mereka akhirnya mau menerima bantuan bupati.

Ia pun menawarkan ke pelapor untuk mendata warga lainnya yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Budhi siap menyantuni mereka dengan dana pribadi.

"Kalau perlu didata lagi, saya bayar pakai duit pribadi," katanya.