Skema Pilkada Versi DPD Ini Dinilai Bisa Hemat Anggaran Hingga Rp 2 Triliun

"Untuk mengantisipasi ada yang masih tertinggal, kesempatan DPT Perbaikan hingga H-7."

"Lalu, yang tidak masuk DPT dapat menggunakan e-KTP apabila tidak masuk dalam DPT," kata senator asal Jawa Tengah ini.

Pola ini, lanjutnya, sudah sangat cukup melindungi hak pemilih.

Serta jumlah DPT sudah dapat dijadikan acuan penetapan kebutuhan logistik pilkada.

Kholik menegaskan penyerdahanaan penyusunan DPT ini berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 2 triliun.

Dengan asumsi, 270 daerah yang melakukan pilkada di Indonesia dapat menghemat biaya antara Rp 3- Rp 7 miliar.

Skema ini akan menghilangkan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang sejatinya tidak terlalu diperlukan lagi dengan asumsi data kependudukan sudah semakin baik.

Apalagi di era pandemi, ia menuturkan pelaksanaan coklit sangat beresiko menjadi sarana penularan wabah.

"Selain itu, KPU maupun Bawaslu di daerah juga memiliki data base pemilih secara berkesinambungan sebagai bahan analisis dan penyempurnaan DP4 dari Dinas Kependudukan," kata pria kelahiran Cilacap itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, DPD terus mengimbau berbagai pihak untuk meninjau kembali pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan saat pandemi yang justru menimbulkan pembengkakan anggaran yang menyulitkan daerah.

Kholik menegaskan aspek kesehatan dan keselamatan warga harus menjadi prioritas.

(mam)

• Inilah Reaksi Relawan Gibran Jokowi Soal Penolakan Mundur Rival Achmad Purnomo di Pilwakot Solo

• Kabupaten Pati dan Kudus Dipilih Jadi Lokasi Pembukaan dan Penutupan Porprov 2020

• Sebelum Dibuka Kembali, Pondok Pesantren di Pati Diminta Tunggu Regulasi Resmi Kemenag

• TERBARU! Spoiler Komik One Piece Chapter 982, Adakah Kejutan Seperti Chapter 981?