Video Bupati Tegal Pimpin Rapat Koordinasi Proses Belajar di Ponpes

Sehingga pimpinan lembaga, termasuk Kemenag dan Dinkes setidaknya duduk bareng berkoordinasi mengenai persiapan apa saja yang perlu dilakukan.

Sehingga pada saat sudah benar-benar terbebas dari corona, semuanya sudah siap beraktivitas seperti biasa," ungkapnya.

Sementara itu, Umi menegaskan, bagi orang yang ingin mengurus SIKM (Surat Izin Keluar/ Masuk) termasuk Santri itu tidak bayar.

Hanya daerah penerima tersebut, harus mensyaratkan ada hasil rapidd Test.

Nah inilah yang menjadikan biaya mahal, karena rappid test ini alatnya masih impor dan persediaan juga terbatas.

Sehingga harganya juga mahal.

Namun dipastikan, untuk surat keterangan sehat diberikan secara gratis.

"Biaya Rappid Test dikisaran Rp 300 ribuan.

Inilah yang membuat terkesan mahal, padahal surau keterangan sehat itu gratis," tegasnya.

Ditanya mengenai bagaimana putusan atau hasil rapat hari ini, Umi menuturkan, belum ada hasil putusan pasti karena masih menunggu aturan dari Kementerian Agama Pusat.

Namun sambil menunggu, pihaknya akan mempersiapkan diri masing-masing terkait pelaksanaan belajar mengajar di lingkungan baik Ponpes, Madrasah Diniyah, TPQ, dan lain sebagainya.

"Intinya prinsip kami tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

Namun bagi Ponpes yang mungkin sudah terlanjur buka, maka harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

Karena nantinya juga akan dibentuk Satgas covid di masing-masing Ponpes, yang akan dikoordinasikan dengan puskesmas per kecamatan dan juga Dinkes Kabupaten Tegal," tegasnya.

Perwakilan dari FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) Kabupaten Tegal, Kiai Muslih menambahkan, memacu pada surat edaran DPW FKDT Jateng, akan memberlakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada besok Rabu (10/6/2020) sore.