Minggu, 26 April 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Fraksi PAN Minta Pemerintah Cabut Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
Petugas di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Pekalongan sedang melayani masyarakat, Jumat (8/11/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Anggota Fraksi PAN Intan Fauzi mengatakan, keputusan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 tidak tepat.

UPDATE: Pencabulan Anak di Gereja Depok, Sudah 6 Orang Mengaku Sebagai Korban, Terlacak Sejak 2006

Apalagi Mahkamah Agung telah membatalkan Perpres sebelumnya yang menaikkan iuran.

"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat pandemi, sangat memberatkan dan hanya membuat rakyat yang ekonominya sulit semakin susah," ujar Intan di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2020).

"Tolonglah pemerintah, lihatlah dengan mata hati kondisi rakyat saat ini, terlebih lagi, sekarang banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian kemudian terbebani kenaikan iuran yang signifikan," sambung Intan.

Ia menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan memperlihatkan pemerintah tidak punya perencanaan yang baik dan
bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan bukanlah badan usaha, tetapi badan penyelenggara publik, sehingga pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran secara sepihak tanpa memperhatikan keadilan masyarakat dan hukum," tutur Anggota Komisi IX DPR itu.

Diketahui, pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000.

Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000 dan kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Pengacara Aulia Kesuma Akan Minta Komisi III DPR dan Jokowi Desak Hukuman Mati Dihapus

Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 untuk kelas III, sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Kendati demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fraksi PAN Minta Pemerintah Cabut Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Dian Sastro Gemas saat Suaminya Bohong soal PS5 dengan Menyebutnya Kipas Angin

Alasan Ganjar Pranowo Minta Wali Kota dan Bupati Hati-hati Terapkan Normal Baru

FOKUS : Tak Sengaja Tertawakan Jaksa Fedrik

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved