75 Persen Aset Lahan Belum Bersertifikat‎, Pemkab Kudus Targetkan Tuntas 2021

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Sekitar 75 persen atau 900 bidang lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus masih belum tersertifikasi.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono mengatakan, masih ada sekitar 900 bidang lahan yang belum tersertifikasi dari total 1.297 bidang lahan.

Sehingga pihaknya berencana untuk melakukan proses sertifikasi tersebut paling lambat hingga 2021 mendatang.

"Targetnya sampai 2021 semua ‎bidang lahan milik Pemkab Kudus itu bisa tersertifikasi melalui ‎Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)‎," jelas dia, saat penandatangan MoU di Command Centre, Rabu (17/6/2020).

‎Eko menjelaskan, sejumlah bidang lahan yang belum tersertifikasi tersebut mayoritas dipakai untuk jalan dan pengairan.

‎"Ini penting untuk sinkronisasi data antara data pertanahan dan perpajakan daerah," jelas dia.

‎Pada tahun 2020 ini, sertifikasi tanah akan dilakukan sebanyak lima kecamatan.

Kemudian dilanjutkan empat kecamatan pada 2021 mendatang.

"Tahun 2021 akan dilakukan di Kecamatan Undaan, Jekulo, Kaliwungu, dan Dawe.

Selain kecamatan itu akan dilakukan pada tahun 2020 ini," ujarnya.

Kepala Pertanahan Kabupaten Kudus, Heri Sulistyo mendorong pembangunan Kabupaten Kudus lengkap menuju layanan pertanahan terintegrasi secara elektronik‎.

Berdasarkan roadmap, pendataan Kabupaten Lengkap tuntas pada tahun 2023.

Namun, khusus untuk bidang lahan milik Pemkab Kudus bisa diselesaikan pada 2021 ini.

"Sampai saat ini kami telah mencapai realisasi 25.784 bidang, sudah melebihi target PTSL 2020‎ sebanyak 21.181 bidang.

Sehingga petugas kami bisa mengerjakan bidang lahan milik Pemkab Kudus sampai akhir tahun," ujar dia.