FOKUS : Pilkada (Serentak) Formalitas

Oleh Deni Setiawan

 Wartawan Tribun Jateng

TERTUNDA tiga bulan, tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak dimulai kembali pada 15 Juni 2020. Ditandai diaktifkannya kembali badan adhoc, baik di tingkat KPU maupun Bawaslu.

Di hari itu juga, KPU memulai pemutakhiran DPS hingga ditetapkan menjadi DPT dimana bakal berlangsung hingga 6 Desember 2020.

Untuk pendaftaran bakal calon, terjadwal pada 4-6 September 2020. Hingga akhirnya ditetapkan menjadi pasangan calon (paslon) kepala daerah pada 23 September 2020.

Merujuk juga pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020, kampanye paslon kepala daerah dilaksanakan pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Ada tiga fase pada masa kampanye para paslon itu.

Pertama mulai dari pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, hingga penyebaran atau pemasangan bahan kampanye, termasuk alat peraga.
Kedua, berbentuk debat publik antarpasangan calon dan ketiga, kampanye melalui media massa mulai 22 November.

Seusai masa tenang dan pembersihan alat peraga, pesta demokrasi lima tahunan itu memasuki puncaknya yakni pemungutan sekaligus penghitungan suara pada 9 Desember 2020.

Pada gelaran Pilkada Serentak kali ini gegap gempitanya bakal terasa canggung dilakukan. Terlebih bila masa pandemi virus corona ini tak kunjung berakhir.

Apalagi jika di sebagian daerah penyelenggara masih berstatus zona kuning atau merah Covid-19. Sebagai contoh di Jawa Tengah.

Ada 21 kabupaten/kota penyelenggara Pilkada. Dari situ, sebut saja Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang menurut Dinkes Jateng saat ini masih berada di zona merah.

Lainnya sudah memasuk pada zona kuning hingga menuju hijau Covid-19.

Bila menengok ke jadwal tahapan, dari sisi waktu bagi para paslon agak bernapas lega, terutama kaitannya masa kampanye.

Namun semua itu dengan catatan bila masa pandemi di Tanah Air ini berakhir selambat-lambatnya Agustus 2020.

Tugas berat tentunya bakal ditanggung daerah penyelenggara. Tak ayal bila akhir-akhir ini Gubernur Ganjar Pranowo secara masif mendesak jajarannya di tingkat kabupaten/kota untuk giat mendisiplinkan masyarakatnya.

Alih-alih agar bisa menerapkan fase new normal, kesadaran hingga kedisiplinan di semua lini harus sesuai protokol kesehatan. Tetapi jauh dari itu, ada persoalan utama yang perlu menjadi perhatian dan diperhitungkan, dimana pada nantinya bakal menjadi tugas berat Bawaslu.

Berkait tingkat kerawanan di masa penyelenggaraan Pilkada yakni money politics.

Di masa saat ini, agaknya bakal kerepotan untuk membendungnya. Di satu sisi itulah yang nantinya akan menjadi jurus para calon bukan petahana. Pemicunya karena terbatas ruang gerak di masa kampanye selama 71 hari itu.
Belum lagi didukung kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi ini, terutama di tingkat kelas menengah bawah.

Bagaimanapun ekstra kerja keras senyata-nyatanya harus dilakukan. Belum lagi bila KPU ingin mencapai target angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020.

Jangan sampai Pilkada Serentak kali ini hanya sebatas formalitas agar tetap tercatat dalam tradisi pesta demokrasi lima tahunan.

Tak salah, bila sebagian pihak menganggap keputusan Pilkada digelar tahun ini terkesan dipaksakan, di tengah masih carut marutnya kondisi Tanah Air akibat pandemi Covid-19.

Semoga, kekhawatiran itu tak nyata terjadi. Sehingga Pilkada Serentak bukanlah sekadar formalitas. (*)

• Tak Sanggup Bayar Tes Swab Rp 2,4 Juta, Ervina Kehilangan Bayi dalam Kandungannya

• Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Rabu 17 Juni 2020, Virgo Dia Tak Akan Pergi Jika Benar Cinta

• Ditegur karena Berkendara Ugal-ugalan dan Hampir Nabrak, Pemotor Ini Cabut Pisau Tusuk Anggota TNI

• Tak Terima Diingatkan untuk Pakai Masker, Anggota DPRD Ancam Karyawan Hotel, Sopirnya pun Main Pukul