32 Calon Siswa Jalur Afirmasi Tak Bisa Tunjukkan KIP, Ini Yang Dilakukan Panitia PPDB SMK dan SMA

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN -- Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Negeri 1 Bawean mencatat ada 32 calon siswa baru jalur afirmasi, mencabut berkas.

Ini terjadi lantaran orangtua mereka tak bisa menunjukkan kartu indonesia pintar (KIP) sebagai bukti mereka dari keluarga tidak mampu.

"Yang jalur afirmasi menggunakan KIP, kami cek. Sebab, ada yang melakukan penipuan.

Akhirnya,  ada 32 calon siswa yang mencabut berkas karena tak bisa menunjukkan KIP," papar Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 1 Bawen, Widodo Pramukanto, Rabu (24/6).

Menurutnya, PPDB jalur afirmasi memang diperuntukkan, satu di antaranya bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu.

Namun, mereka harus melampirkan sejumlah bukti, di antaranya memiliki KIP dan orangtua menjadi peserta program penanganan kemiskinan yang terdaftar dalam basis data terpadu (BDT).

"Kami meminta masyarakat agar tak melakukan penipuan di penerimaan siswa baru ini," jelasnya.

Selain verifikasi faktual untuk jalur afirmasi, pihaknya juga melakukan verifikasi faktual untuk calon siswa yang mendaftar lewat jalur prestasi.

"Misal, verifikasi surat keterangan domisili dan piagam penghargaan yang mereka terima. Teknisnya, kami memanggil mereka ke sekolah dan kami minta mereka membawa piagam yang asli," paparnya.

Dari verifikasi faktual itu, selain kecurangan berupa tak bisa menunjukkan KIP, panitia tak menemukan pelanggaran lain.

"Sifatnya sudah kami verifikasi semua," jelas Widodo.

Widodo mengatakan, tahun ini, pihaknya menerima 756 siswa baru.

"756 siswa baru itu akan dibagi dalam 21 kelas dan delapan jurusan," jelas Widodo.

Satu orangtua calon siswa yang mendaftar di SMKN 1 Bawen, Nurjanah (47), mengaku mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut karena dekat rumah.

"Anak saya dua, yang pertama dulu sekolah sini jadi yang kedua saya sekolahkan di sini juga," jelas Nurjanah.

Sementara, di SMA Negeri 1 Ungaran, panitia PPDB menerjunkan 14 verifikator lapangan. Ini dilakukan untuk mencegah kecurangan dalam PPDB, terutama lewat penggunaan surat keterangan domisili.

"Panitia verifikasi lapangan yang kami turunkan ada 14 orang, mereka yang mengecek kebenaran surat keterangan domisili pendaftar," kata Kepala SMAN 1 Ungaran Supriyanto, secara terpisah.

Proses validasi dan verifikasi data menurutnya dilaksanakan sejak Senin (22/6). Menurutnya, ada lebih dari 30 calon siswa baru yang mendaftar menggunakan surat keterangan domisili.

"Ada 30-an yang membawa surat keterangan domisili, kami cek betul," jelasnya.

Mereka yang mendaftar sambil melampirkan surat keterangan domisili, lanjutnya, sudah dipanggil ke sekolah.

Saat datang, mereka membawa serta beberapa syarat, di antaranya surat keterangan domisili, kartu keluarga (KK), fotokopi KTP, dan kartu pendaftaran siswa.

Apabila surat keterangan domisili tersebut sesuai data di kartu keluarga, panitia PPDB akan menindaklanjuti lewat verifikasi lapangan.

Dari 30 calon siswa yang mendaftar menggunakan surat keterangan domisili, Supriyanto mengatakan, tujuh di antaranya dilakukan verifikasi lapangan.

"Teknisnya, kami ke lapangan mencari tahu ke tetangga yang bersangkutan, apa benar nama yang ada di surat tersebut benar-benar tinggal di situ, sudah berapa lama, dan lain-lain," jelasnya.

Tahun ini, SMA Negeri 1 Ungaran membuka kuota 396 siswa baru. Kuota itu dibagi untuk tujuh kelas MIPA, tiga kelas IPS, dan satu kelas Bahasa.

Sekolah tersebut juga menerima satu calon siswa inklusi yang mendaftar di program IPS. "Kuota sudah penuh sejak hari kedua dan ketiga pendaftaran dibuka," ungkapnya. (ahm).

• Komisi Pemilihan Umum Kendal Catat Ada 1.886 Pemilih Pemula

• Hotline Semarang: Proses Pindah ke UHC Masih Kena Tagihan BPJS Mandiri

• Alasan Kenapa Indonesia Diprediksi Media Asing Akan Jadi Hotspot Virus Corona

• HEBOH! Jenazah Tertukar di Surabaya, Saat Akan Dimakamkan Jenis Kelamin Berbeda