Verifikasi PPDB Jateng Berlapis, Ganjar Pastikan Coret yang Ketahuan Curang Data SKD

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo prihatin dengan banyaknya indikasi penggunaan data aspal alias asli tapi palsu, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK Negeri di Jateng.

Ganjar menegaskan akan mencoret terhadap mereka yang berbuat curang.

Hal itu disampaikan saat melakukan inspeksi ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/6/2020) petang.

• Sambut Era New Normal, Tingkat Kunjungan Ke Mal, PKL, hingga Pasar Tradisional Mulai Meningkat 

• Pemkab Sragen Anggarkan Rp 2,4 Miliar Untuk Relawan Covid-19 Tingkat Desa

• Harga Emas Antam di Semarang Hari Ini Naik Rp 3.000 Pergram, Berikut Daftar Lengkapnya

• Sepasang Kekasih di Semarang Dikeroyok 5 Lelaki, Diduga Berawal dari Cek-cok di Sunan Kuning

“Saya melakukan evaluasi setiap hari. Dalam pantauan saya problem yang banyak muncul adalah tentang Surat Keterangan Domisili (SKD) . Data yang saya terima ada 13.834 pendaftar menggunakan (SKD), dan 1.007 (pendaftar) di antaranya beralih.

Kalau beralih itu indikasinya dia merasa bersalah,” ungkap Ganjar dalam keterangan tertulis.

Sebagai informasi, pada PPDB 2020-2021 jalur zonasi (berdasarkan jarak sekolah ke kantor kelurahan tempat tinggal) dijatah minimal 50 persen.

Diduga, banyak pendaftar menyiasatinya dengan meminta SKD sebagai pembuktian yang bersangkutan telah tinggal di zona tersebut selama minimal setahun.

Ganjar menyampaikan, sempat menemukan kasus dari orang tua yang ngotot memasukan anaknya menggunakan SKD aspal, asli tapi palsu.

Bahkan, ia menelpon langsung dan mendapati kenyataan yang bersangkutan mengakui perbuatannya.
Ganjar menegaskan, per 25 Juni 2020 pendaftaran PPDB ditutup. Namun, proses verifikasi secara sistem tetap berjalan.

Sistem melakukan sortir terhadap data-data ganda dan mengeliminasinya. Selain itu, seleksi dilakukan oleh sekolah-sekolah, dengan melakukan verifikasi langsung.

“Cara-cara seperti ini adalah bagian yang mengkhawatirkan kalau punya calon siswa yang kurang berintegritas. Ini pasti bukan siswanya tapi orang tuanya. Itulah mengapa pendidikan tanggung jawab orang tua,” jelas Ganjar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri mengatakan, verifikasi akan dilakukan secara berlapis.

Jumeri menyebut, verifikasi dilakukan dengan sistem dan verifikasi faktual pada 1-8 Juli 2020 saat daftar ulang.

“Verifikasi kami lakukan berulang double check (pada 22-30 Juni), kemudian tanggal 1-8 Juli kami lakukan verifikasi lagi. Apabila ditemukan ada kesalahan data maka akan di-kick,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, pendaftar PPDB 2020 mencapai 594.804 orang.