Soal Pembakaran Bendera PDIP, Korlap Aksi Edy Mulyadi: Itu Kecelakaan, Saya Tidak Tahu

TRIBUNJATENG.COM- Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ANAK NKRI, Edy Mulyadi mengaku tidak tahu soal rencana pembakaran bendera PDIP.

Pembakaran bendera PDI-P itu terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2020).

Lantas, Edy Mulyadi menjawab kejadian tersebut.

Menurutnya, aksi pembakaran bendera PDIP merupakan sebuah kecelakaan.

“Pembakaran bendera PDIP itu adalah accident. karena tidak ada rencana pembakaran bendera, apalagi bendera PDIP," ujarnya.

• Utang Rp 40 Juta Untuk Renovasi Rumah, Vina Meregang Nyawa di Tangan 2 Pemuda karena Tak Bisa Bayar

• Wajah 2 Jambret Demak Dibikin Bonyok Warga Semarang di Teras Indomaret Monginsidi Genuk

• Update Virus Corona Kota Semarang Sabtu 27 Juni 2020, Tembalang Tertinggi Mijen Paling Sedikit

Ketika ditanya darimana asal bendera itu, Edy Mulyadi mengaku tidak tahu.

"Saya korlap ada di mobil komando, saya tidak tahu siapa yang bawa, dapat darimana, memang dari awal tidak ada rencana bakar bendera PDIP," ujarnya.

"Berarti memang saat itu ada orang yang bahwa bendera PDIP?" tanya host Kompas TV.

Edy Mulyady mengaku tidak tahu oknum yang membawa bendera itu.

"Betul, ada dan saya tidak tahu yang bawa siapa," ujarnya.

Edy Mulyadi lantas mengaku tidak tahu soal rencana membakar bendera PDIP.

"Tapi kan anda korlap yang harus bertanggungjawab meskipun anda tidak tahu," sanggah host Kompas TV.

Mendengar hal itu, Edy Mulyadi mengaku ia terbawa antusiasme massa yang begitu bersemangat.

"Tidak ada rencana bakar bendera, jika saat itu saya menyetujui, saya melihat antusias massa, ribuan manusia, begitu semangat, " ujarnya.

Maksud saya menyetujui ketika ada prosesi pembakaran bendera itu, yang saya tahu adalah bendera PKI," imbuhnya.

Sebelumnya, Ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan menginginkan agar pelaku pembakar bendera partai berlambang banteng moncong putih itu saat demonstrasi ditangkap.

"Kita menuntut pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan kemarin, dapat segara ditangkap sesuai hukum yang berlaku," kata Sekretaris Cabang DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Ekowicaksono di Markas Polrestro Jakarta Timur, Kamis (25/6/2020).

Sekitar 200 massa simpatisan dan kader PDI-P mendatangi Mapolrestro Jakarta Timur mengendarai sepeda motor dan berjalan kaki dengan membawa atribut partai politik.

Massa menyusuri Jalan Matraman Raya dengan berkonvoi hingga sampai ke pelataran parkir Mapolrestro Jakarta Timur, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, pukul 14.00 WIB.

Ekowicaksono mengatakan, kronologi dugaan pembakaran bendera PDI-P terjadi saat demonstrasi massa di gedung DPR/MPR pada Rabu (24/6).

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Anti Komunisme (ANAK) itu dilaporkan membakar bendera PDI-P di sela aksi unjuk rasa.

"Aksi kemarin itu kan tuntutannya menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila, namun malah membakar bendera, termasuk PDI-P," katanya.

Menindaklanjuti peristiwa itu, DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur meminta pihak kepolisian untuk menangkap seluruh pelaku yang terlibat dalam aksi itu.

Ekowicaksono menambahkan, pembakaran bendera PDI-P telah melecut amarah kader PDIP Perjuangan di seluruh Jakarta Raya.

"Kita akan melakukan aksi serentak melaporkan kejadian kemarin ke polres masing-masing wilayah," ujarnya.

Aksi itu akan melibatkan kader dari enam DPC PDIP di seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Kita ada enam DPC di Jakarta, dari Jakarta Pusat sampai Kepulauan Seribu sama-sama menuntut pelaku pembakaran diadili sesuai proses hukum," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, ada pihak-pihak yang sengaja membuat kegaduhan dalam aksi demonstrasi tersebut. "Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai.

Kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020) Peristiwa pembakaran bendera itu juga menjadi perhatian serius Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kamis (25/6/2020), Megawati mengeluarkan surat perintah harian kepada semua kader PDI-P di seluruh Indonesia. Melalui surat tersebut, ia meminta aksi pembakaran bendera itu diproses secara hukum.

Setiap kader PDI-P yang mengetahuinya harus mengawal proses hukum tersebut. Megawati juga menegaskan, partainya tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa Indonesia. (*)