Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita BBM

Pemerintah Berutang Rp 96,5 Triliun ke Pertamina

Utang pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) ternyata masih cukup besar. Menurut Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, total utang pemerintah k

IST
SPBU di tol trans jawa KM.379A 

"Untuk daerah-daerah atau kota besar yang mengalami PSBB ini mencapai hampir 50 persen. Jadi untuk DKI Jakarta, kemudian Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan ini menurunnya luar biasa," ujarnya.

Kedua, arus kas operasi perseroan mendapat guncangan dari fluktuasi nilai tukar rupiah. Ia mengatakan perseroan telah membuat skenario berat dan sangat berat berkaitan dengan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pendapatan perseroan.

Dalam skenario berat, nilai tukar rupiah diasumsikan Rp17.500 per dolar AS yang diperkirakan menekan pendapatan perseroan hingga 45 persen. Sedangkan, skenario sangat berat yaitu rupiah di posisi Rp20 ribu dan pendapatan perseroan diramal turun hingga 55 persen.

Terakhir, arus kas perseroan dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia. Seperti diketahui, harga minyak mentah global sangat fluktuatif akibat anjloknya permintaan di tengah covid-19.

Namun, harga minyak mentah global berangsur membaik setelah OPEC+ memangkas produksinya. "Mudah-mudahan segera juga pencairannya dilakukan. Ini akan sangat membantu bagi kami," imbuhnya.

Di sisi lain, perseroan membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini sebesar US$6,2 juta. Nicke mengaku jumlah tersebut sudah dipangkas 23 persen dari sebelumnya.

Sayangnya, Pertamina tak bisa lagi memangkas capex tersebut lantaran masih harus membiayai proyek Strategis Nasional (PSN) yang tetap harus dijalankan. "Sebagian besar ini (capex) adalah untuk proyek strategis nasional yaitu pembangunan kilang,"ujarnya.

Ia menambahkan Pertamina masih harus merogoh kocek untuk membiayai operasional sumur-sumur perseroan. Sebab, Pertamina tidak bisa menutup sumur-sumur utamanya sumur-sumur tua meskipun permintaan anjlok.

"Sekali kemudian sumur ini dinonaktifkan, agak sulit dan mahal lagi untuk nanti kami aktivasi kembali. Oleh karena itu, kami tetap harus berinvestasi untuk me-maintenance level of production (mengawasi produksi)," ucapnya.(tribun network/har/dod)

BERITA LENGKAP: Heboh Video Presiden Marah saat Rapat Kabinet, Akankah akan Reshuffle Kabinet?

Ayah Ozak: Ayu Ting Ting Didekati Banyak Pria

Hotline Semarang: Bebas Biaya Balik Nama Kendaraan hingga 16 Juli

Siswi SMK Dibawa Kabur Pria Beristri, Pulang Tes Urine Positif Hamil

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved