BERITA LENGKAP: Jokowi Bicara Ekonomi Minus Dampak Covid-19

TRIBUJATENG.COM, SEMARANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara terkait dampak pandemi virus corona Covid-19, saat berkunjung ke Jawa Tengah, Selasa (30/6).

Dampak yang ditimbulkan, kata dia, tidak hanya krisis kesehatan, melainkan juga krisis ekonomi. Menurutnya, ekonomi dunia, termasuk dunia masuk dalam jurang resesi atau kemerosotan.

"Wabah Covid-19 telah menghantam sisi ekonomi. Yang kita lihat, mulai dari demand (permintaan), suplai hingga produksi terganggu. Tidak normal lagi," kata Jokowi di hadapan kepala daerah se-Jateng melalui video conference dari Gedung Gradhika Bakti Praja kompleks Kantor Gubernur Jateng.

Ancaman krisis di bidang ekonomi terjadi lantaran tidak jelas kapan pandemi berakhir.Jika terus menerus terjadi, Jokowi juga khawatir pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II terkoreksi lebih dalam alias minus akibat pandemi corona.

"Pada kuartal I, bisa tumbuh di atas 5 saat normal. Tapi kuartal I (saat pandemi) kita bisa tumbuh 2,97. Masih bisa tumbuh. Tapi pada kuartal II, khawatir di posisi minus," jelasnya.

Ia pun mengatakan semua negara mengalami kontraksi ekonomi. Diperkirakan di tahun 2020 ekonomi dunia akan terkontraksi -6 persen sampai -7,6 persen.

"Artinya apa, dunia sudah masuk ke yang namanya resesi. Dan bahkan saya sampaikan, tahun ini Singapura diprediksi -6,8 persen, Malaysia -8 persen, AS -9,7 persen, Inggris -15,4 persen, Jerman -11,2 persen, Prancis -17,2 persen, Jepang -8,3 persen," jelasnya.

Oleh karena itu, presiden berharap kepala daerah dapat memahami hal tersebut. Tidak hanya manajemen atau urusan kesehatan yang diprioritaskan, tetapi juga ekonomi, sehingga bisa berjalan beriringan.

"Saya minta supaya gas dan remnya diatur, jangan tanpa kendali. Jangan sampai melonggarkan tanpa kendali rem, ekonomi bagus tapi Covid-19 naik. Bukan itu yang kita inginkan. Kalau bisa ekonomi bagus, Covid-19 tidak ganggu kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, kondisi saat ini memang tidak mudah. Manajemen krisis rem dan gas kepala daerah harus terkendali.

"Ini tanggung jawab semuanya agar menjaga berjalan dengan baik. Saya titip, yang kita hadapi ini bukan urusan krisis kesehatan saja, tapi juga masalah ekonomi," imbuhnya.

Strategi Intervensi Berbasis Lokal

Tak lupa, saat kunjungan ke Jateng,Jokowi mendengarkan pemaparan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait kondisi dan penanganan virus Covid-19.

Ganjar melaporkan saat ini di Jateng ada 3.996 kasus positif."Kami sampaikan bahwa ini data real time kasus Covid-19 di Jateng. ODP 50 ribuan, selesai 46.666. PDP 8.683, pasien dirawat 955, sembuh 6.536, meninggal 1192. Positif masih 3.996, dirawat 1.818 sembuh 1.856, meninggal 322," kata Ganjar dalam paparannya.

Usai mendengar pemaparan Ganjar, Presiden Jokowi memaparkan strategi intervensi berbasis lokal. Hal itu juga disampaikan di depan bupati/ wali kota se-Jateng melalui video conference.

Intervensi berbasis lokal diklaim merupakan strategi paling efektif dalam menangani persoalan Covid-19."Menurut saya, posisi sekarang ini strategi intervensi berbasis lokal itu yang paling efektif diterapkan," kata Jokowi.

Apa itu strategi intervensi berbasis lokal?Presiden menjelaskan strategi itu menerapkan karantina di tingkat yang paling kecil dalam tatanan masyarakat. Yakni dari ruang lingkup RT, RW, kampung, atau desa.

"Ini lebih efektif ketimbang menerapkan karantina tingkat kabupaten/kota," jelasnya.

Skema ini bisa juga disebut dengan penanggulangan Covid-19 dengan pendekatan kearifan lokal.Strategi itu diharapkan bisa dipakai secara bersama-sama oleh kepala daerah yang ada di provinsi ini.

Dengan begitu, kata dia, diharapkan ada penurunan angka R0 dan Rt. R0 merupakan angka reproduksi atau potensi penularan dari penyakit Covid-19.
Sedangkan Rt atau R effective adalah angka reproduksi yang terjadi setelah adanya intervensi yang dilakukan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berterima kasih atas kerja keras seluruh kepala daerah di Jawa Tengah dalam penanganan Covid-19.

Mantan Wali Kota Solo itu juga berharap pada awal Juli seluruh jajaran pemerintah daerah di Jateng bisa bekerja keras. Sehingga, bisa benar-benar terbebas dari pandemi di provinsi ini. Serta ekonomi bisa merangkak tumbuh.(mam)Pakai Data Science sebelum Terapkan New Normal

Selain bicara soal ekonomi, Presiden Jokowi juga meminta seluruh kepala daerah di Jateng agar hati-hati sebelum menerapkan tatanan hidup baru atau new normal.

"Saya titip jangan sampai membuka (new normal) tidak melalui tahapan dengan benar," katanya.

Jangan sampai, kata dia, dilonggarkannya aturan dan melaksanakan new normal malah justru terjadi gelombang kedua atau second wave kasus penularan corona.

Ia menegaskan, setiap kebijakan yang diambil harus beerlandaskan data science dan mengikuti saran dari para ahli agar tepat sasaran.

Data science yang dimaksud yakni terkait jumlah persebaran kasus di satu daerah yang berdampak pada pemutusan rantai Covid-19. Data science memiliki peran penting dalam memprediksi penyebaran wabah Covid-19. Dari data ini bisa mengetahui apakah dengan diterapkannya new normal dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 dan memulihkan ekonomi negara berdasarkan data yang ada.

"New normal jangan dipaksa. Ada tiga tahapan dalam pelaksanaan tatanan new normal. Tiga hapan itu ialah prakondisi, timing, dan prioritas pembukaan sektor," jelasnya.

Setelah new normal diterapkan, Jokowi meminta para kepala daerah untuk rutin memonitor dan mengevaluasinya setiap pekan jika kasus kembali meningkat, ia meminta tempat-tempat umum kembali ditutup.

"Setiap minggu dievaluasi. Kalau naik, tutup lagi. Harus berani putuskan itu," tandasnya.

Di sisi lain, Bupati dan Wali Kota di Jawa Tengah juga diberi kesempatan menyampaikan permasalahan dalam penanganan virus corona Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyampaikan persoalan terkait RSUD Bung Karno Solo yang menjadi rumah sakit rujukan Covid-19.

Menurut Rudy, meskipun ada di Solo, namun pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut dari beberapa daerah luar kota. Ada kendala yang dihadapi rumah sakit ini dalam penanganan pasien corona. Yakni belum cairnya insentif tenaga kesehatan dan kurangnya sarana dan prasarana rumah sakit.

"Insentif tenaga kesehatan belum terealisasi pembayarannya. Lantas alat kesehatan yang kita ajukan senilai Rp 53 miliar, belum ada trontong-trontong-nya (tanda-tanda keluar)," kata Rudy dalam video conference tersebut.

"Untuk itu, mohon untuk direalisasi. Karena Rumah Sakit Bung Karno merupakan rumah sakit baru," lanjutnya.

Sebelum dijawab Presiden Jokowi, keluhan wali kota yang dikenal dengan kumis tebalnya itu dijawab Gubernur Ganjar.

Ganjar menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan segera. Ia akan meminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jateng untuk menyelesaikan permasalahan RSUD Bung Karno.

"Nanti, saya akan kirim kepala dinas kesehatan saya untuk mengecek ke sana," tuturnya.

Sementara, Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat akan turun langsung jika Pemerintah Provinsi Jateng tidak segera menindaklanjutinya.

"Urusan yang berkaitan dengan Rumah Sakit Bung Karno, kalau nanti tidak bisa diselesaikan oleh Pak Gub (Gubernur Jateng), ya nanti dari (pemerintah) pusat, saya selesaikan," tandas Jokowi sembari tersenyum.

Selain Wali Kota Solo, Bupati Karanganyar, Juliyatmono juga melontarkan pernyataan tekait apakah APBD Perubahan sudah bisa dibahas dan dilaksanakan untuk penanganan Covid-19.

"Untuk APBD perubahan, apabila kabupaten/kota menginginkan ya dikerjakan. Peredaran uang dari APBD itu jadi stimulus bagi perekonomian. Bisa me-trigger ekonomi. Semua dipercepat. Saya melihat banyak daerah yang sudah melakukan, tapi banyak juga yang belum," Jokowi menambahkan.(mam)

• OPINI Lukmono Suryo Nagoro : Omnibus Law Itu Doping·

• Hasil Liga Spanyol Tadi Malam Barcelona Vs Atletico Madrid, Messi Cetak Gol Ke-700

• Hotline Semarang : Syarat dan Cara Balik Nama Pakai KTP Pemilik Baru

• FOKUS : Berharap Bukan Gertak Sambal