FOKUS : Berharap Bukan Gertak Sambal

Oleh Rika Irawati

Wartawan Tribun Jateng

Pemerintahan Jokowi, diuji pandemi. Seluruh bangsa menunggu bagaimana Presiden Jokowi mengakhiri wabah Covid-19 yang hingga kemarin belum ada obat dan vaksinnya itu. Termasuk, menanti kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk menyelamatkan warga dari penularan virus dari keluarga corona tersebut.

Namun, hampir empat bulan berlalu, publik tak melihat gebrakan yang menunjukkan hasil signifikan penurunan angka penularan Covid-19. Hingga pada akhirnya, beredar video sidang kabinet paripurna yang menunjukkan kemarahan Jokowi kepada para menteri atas lambannya penanganan corona.

Bahkan, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga serta me-reshuffle menteri yang dinilai tak serius membantu pasien maupun warga terdampak wabah. Dalam hal ini, Jokowi menggunakan serapan anggaran sebagai tolak ukur kinerja menteri.

Yang paling disorot, serapan anggaran di Kementerian Kesehatan pimipinan Terawan Agus Putranto. Dari data yang diterima Jokowi, Kemenkes baru mengeluarkan dana 1,53 persen dari total dana Rp 75 triliun yang disediakan. Jokowi meminta agar Kemenkes menyederhanakan prosedur dan memangkas aturan berbelit sehingga dana segera cair dan tersampaikan kepada warga.

Jokowi juga kecewa atas penanganan wabah corona yang dinilai biasa. Termasuk, adanya pejabat yang menganggap pandemi ini sebagai kejadian normal.

Beberapa praktisi menganggap, ancaman ini wajar disampaikan sebagai bahan evaluasi kerja. Namun, tak sedikit yang mencibir, terutama baru terungkapnya video tersebut ke khalayak. Padahal, rapat paripurna kabinet tersebut berlangsung 18 Juni. Sementara, video baru diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, 29 Juni. Ada jeda sekitar 11 hari hingga menjadi konsumsi publik.

Spekulasi pun muncul. Video sengaja baru diunggah untuk meredam polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sudah sampai di meja DPR. Meski sebenarnya, sejak lama, pemerintah telah menarik diri untuk tidak melanjutkan pembahasan itu. Namun, karena demonstasi penolakan pengesahan RUU HIP terjadi di sejumlah wilayah, polemik ini masih memanas.

Tak salah memang jika tuduhan-tuduhan semacam ini muncul. Apalagi, sejak lama, pemerintah memilih menggunakan buzzer di media sosial untuk meng-counter setiap kritik atas kebijakan yang dinilai tak populis atau bahkan tak pantas dikeluarkan, di tengah masa wabah seperti sekarang ini.

Bahkan, para buzzer ramai-ramai menyebar hoaks terhadap satu pemilik akun yang dinilai menyerang pemerintah. Entah kenapa, wajah demokrasi di kepemimpinan Jokowi, periode kedua ini, bisa dikatakan buruk. Padahal, sejak menjadi wali Kota Solo, Jokowi termasuk media darling yang selalu dinanti pemberitaannya.

Namun, bukan hanya itu yang kini menjadi perhatian. Keseriusan Jokowi terhadap ucapannya dalam rapat paripurna tersebut yang menjadi perhatian banyak mata.

Ancaman yang dilontarkan, tentu bukan sekadar gertak sambal untuk menyentil bawahan yang bekerja tak sesuai koridor. Harus ada tindakan nyata. Jika menteri yang tak becus bekerja masih menunjukkan inkompetensinya, sudah sepatutnya Jokowi melaksanakan ucapannya, mengganti!

Presiden itu pemimpin yang ucapannya menjadi sesuatu yang harus bisa dipegang tak hanya bawahannya tetapi juga rakyat. Seorang pemimpin tidak boleh bertindak seperti pepatah ‘esuk dele, sore tempe’ atau pagi kedelai dan sore hari sudah menjadi tempe.

Yang berarti, pemimpin itu harus tegas dan tidak boleh plin plan terutama dalam mengambil kebijakan. Kalau presiden sudah tidak bisa dipercaya karena perkataannya, kepada siapa lagi rakyat harus percaya? (*)

• Hasil Liga Italia Tadi Malam Genoa Vs Juventus, Si Nyonya Tua Unggul di Kandang Lawan

• Hasil Liga Inggris Tadi Malam Brighton Vs Manchester United, Poin Penuh untuk Setan Merah

• Kiwil Pernah Ditangkap Petugas Keamanan Bandara gara-gara Laporan Komeng

• Hasil Liga Italia Tadi Malam Torino Vs Lazio, Lazio Tempel Ketat Juventus