87,8 Persen Tidak Puas dengan Kinerja Menteri Tangani Covid-19 sesuai Survei Litbang Kompas

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas mengenai perbaikan kinerja kabinet menunjukkan, sebagian besar responden (87,8 persen) menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja menteri, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19.

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020.

Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi.

• Polda Jateng Tangkap 67 Tersangka Judi dari 35 TKP, Sita Uang dan Bendel Kupon Colok HK

• Hasil Liga Inggris Hari Ini: Tottenham Hotspur Kalahkan Arsenal 2-1, Inilah Pahlawannya

• Gadis 12 Tahun Mampu Beli Mobil Mewah Seharga Rp 1,7 M dengan Uang Sendiri, Ini Caranya

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Samsul Bahri Anggota DPRD Jateng Meninggal Dunia

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pubilk merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19.

Alasan itu berkaitan dengan upaya preventif maupun kuratif.

Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan misalnya, 7 dari 10 responden (71,1 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait.

Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan masker pada awal pandemi mendorong rasa ketidakpuasan publik pada bidang kesehatan.

Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1 persen responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial.

Penyerahan bantuan yang belum merata dan tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab yang mendorong rasa ketidakpuasan publik.

Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit.

Namun, 68,5 responden menilai kebijakan ini belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Besarnya derajat ketidakpuasan di berbagai bidang bisa jadi turut disebabkan minimnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari sejumlah program yang diberikan pemerintah.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo pun sempat memberikan teguran pada kabinetnya.