Abdul Kadir Karding Ingatkan Presiden Masalah Politik Terkait Pembubaran Lembaga Negara

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Birokrasi di pemerintahan baik di pemerintah daerah, lembega dan kementerian dinilai terlalu gemuk.

Diambah masih adanya ego sektoral, maka sudah semestinya dilakukan penyederhanaan birokrasi.

Hal itu diungkapkan anggota DPR RI yang juga Ketua Keluarga Alumni Magister Administrasi Publik (KAMAP) Undip saat webinar yang diadakan Departemen Administrasi Publik Undip, Selasa (28/7/2020).

• Pasutri Tewas Bersimbah Darah di Tegal, Diduga Terkait Bisnis Love Bird

• Jokowi Telepon Donald Trump, Amerika Serikat Langsung Kirim 1.000 Ventilator ke Indonesia

• Kantor PDIP Dilempar Bom Molotov Tadi Malam, Sekjen DPP: Kami Tidak Kenal Takut

• Biodata Oei Tiong Ham, Raja Gula Zaman Belanda Lahir di Semarang

Webinar ini juga diikuti Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo; Dekan Fisip Undip, Hardi Warsono; dan pakar kebijakan publik Fisip Undip, Teguh Yuwono.

"Masalah koordinasi dan ego sektoral lembaga yang ada mengaharuskan ada perampingan. Yang muncul kasus hari ini, yakni soal bagaimana merumuskan atau menemukan vaksin covid. Beberapa lembaga berjalan tidak koordinasi secara utuh," kata Karding.

Kemudian, adanya persoalan lembaga yang tidak berfungsi secara optimal. Lalu tidak berhubungan langsung dengan kepentingan pelayanan masyarakat, dan kinerja buruk.

Yang paling penting, kata dia, adalah akan menyerap banyak anggaran, padahal tidak efisien dan efektif, sekaligus tidak produktif.

Namun demikian, menurutnya, pembubaran negara tidak gampang. Karena dari sisi politik tindakan ini merupakan terbilang nekat karena berimplikasi panjang.

Politikus PKB itu memberikan contoh saat Presiden Gusdur membubarkan Departemen (Sekarang: Kementerian) Sosial dan Penerangan yang memupuk dendam sebagian elit yang tersisihkan.

"Pak Jokowi pasti kena resiko, yang akan dibubarkan pasti ampun ampun. Meskipun dikatakan urusan perut aman, namun ini soal jabatan dan posisi. Dilihat dari sisi politik, pastinya ada lawan keras dari ASN atau pejabat yang ada," ujarnya.

Karena itu, ia meminta agar pemerintah juga memberikan semacam jaminan kepada pegawai yang ada

Sementara, pakar kebijakan pulik Undip, Teguh Yuwono, menjelaskan pembubaran lembaga negara mencuat pada saat Presiden Jokowi geram dengan sejumlah lembaga yang tidak respon terhadap situasi krisis saat pandemi ini.

"Saat itu presiden mengatakan akan melakukan reshufle dan membubarkan lembaga negara, sudah berpikiran kemana-mana. Itu karena dipicu aparat negara yang bekerja lamban," terangnya.

Menurutnya, pembubaran sejumlah lembaga negara ini juga bisa dipengaruhi latar belakang Jokowi yang merupakan seorang pengusaha. Dimana karakter bussinesman yakni berpikir singkat tapi efisien.

"Ini berdasarkan studi kepemimpinan publik. Keilmuan dan latar belakang mempengaruhi cukup banyak dalam politik pemerintahan," terangnya.