Breaking News:

Berita Regional

Abdul Kadir Karding Ingatkan Presiden Masalah Politik Terkait Pembubaran Lembaga Negara

Birokrasi di pemerintahan baik di pemerintah daerah, lembega dan kementerian dinilai terlalu gemuk.

TRIBUN JATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Webinar soal urgensi pembubaran lembaga negara yang diadakan Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Undip dan Keluarga Alumni Magister Administrasi Publik Undip (KAMAP), Selasa (28/7/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Birokrasi di pemerintahan baik di pemerintah daerah, lembega dan kementerian dinilai terlalu gemuk.

Diambah masih adanya ego sektoral, maka sudah semestinya dilakukan penyederhanaan birokrasi.

Hal itu diungkapkan anggota DPR RI yang juga Ketua Keluarga Alumni Magister Administrasi Publik (KAMAP) Undip saat webinar yang diadakan Departemen Administrasi Publik Undip, Selasa (28/7/2020).

Pasutri Tewas Bersimbah Darah di Tegal, Diduga Terkait Bisnis Love Bird

Jokowi Telepon Donald Trump, Amerika Serikat Langsung Kirim 1.000 Ventilator ke Indonesia

Kantor PDIP Dilempar Bom Molotov Tadi Malam, Sekjen DPP: Kami Tidak Kenal Takut

Biodata Oei Tiong Ham, Raja Gula Zaman Belanda Lahir di Semarang

Webinar ini juga diikuti Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo; Dekan Fisip Undip, Hardi Warsono; dan pakar kebijakan publik Fisip Undip, Teguh Yuwono.

"Masalah koordinasi dan ego sektoral lembaga yang ada mengaharuskan ada perampingan. Yang muncul kasus hari ini, yakni soal bagaimana merumuskan atau menemukan vaksin covid. Beberapa lembaga berjalan tidak koordinasi secara utuh," kata Karding.

Kemudian, adanya persoalan lembaga yang tidak berfungsi secara optimal. Lalu tidak berhubungan langsung dengan kepentingan pelayanan masyarakat, dan kinerja buruk.

Yang paling penting, kata dia, adalah akan menyerap banyak anggaran, padahal tidak efisien dan efektif, sekaligus tidak produktif.

Namun demikian, menurutnya, pembubaran negara tidak gampang. Karena dari sisi politik tindakan ini merupakan terbilang nekat karena berimplikasi panjang.

Politikus PKB itu memberikan contoh saat Presiden Gusdur membubarkan Departemen (Sekarang: Kementerian) Sosial dan Penerangan yang memupuk dendam sebagian elit yang tersisihkan.

"Pak Jokowi pasti kena resiko, yang akan dibubarkan pasti ampun ampun. Meskipun dikatakan urusan perut aman, namun ini soal jabatan dan posisi. Dilihat dari sisi politik, pastinya ada lawan keras dari ASN atau pejabat yang ada," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved