Sejumlah Sekolah di Semarang Mulai Daftarkan Nomor Telpon Siswa dan Guru ke Dapodik

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Guna menunjang pelaksana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Kemendikbud gelontorkan Rp 7,2 triliun.

Alokasi dana jumbo itu digunakan untuk pemberian kuota internet bagi peserta didik.

Tak hanya pelajar SD hingga SMA yang akan memperoleh kuota gratis, dalam program itu guru dan mahasiswa pun akan mendapatkan jatah.

• Hotman Paris Izinkan Anaknya Menikah Dengan Nikita Mirzani Tapi Harus Mau Satu Syarat Ini

• Sudah Tersedia di Gerai Handphone, Ini Harga dan Spesifikasi Oppo A53

• Sakit Hati Dibangunkan Pakai Kaki dan Disuruh Mengepel, Henik Bunuh Teman Kantor Pakai Pisau

• Tangis Histeris Eko Saat Tahu Anak Tewas Kecelakaan Tersambar Kereta Api: Wisnu, Kowe Nang Ndi Le?

Data dari Kemendikbud, pelajar akan mendapat kuota internet 35 GB, sedangkan guru 42 GB, dan mahasiwa 50 GB selama 4 bulan dari September hingga Desember.

Hal itu diperkuat lewat Kepmenkeu Nomor 394/KMK.02/2020 tentang biaya paket data dan komunikasi.

Pada poin ke 3 keputusan Kemenkeu berbunyi, mahasiswa yang mengikuti PJJ, dan masyarakat yang terlibat kegiatan PJJ yang bersifat insidentil, dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi Rp 150 ribu.

Untuk mendapatkan paket kuota, satuan pendidikan harus mendaftarkan nomor telpon ke data pokok pendidikan (Dapodik) hingga 11 September mendatang.

Program tersebut juga pernah dipaparkan Menteri Nadiem Makarim saat mengikuti seminar virtual beberapa waktu lalu.

Menurut Nadiem, validasi data nomor telpon yang didaftarkan menjadi tugas kepala satuan pendidikan seperti kepala sekolah.

Merujuk ke program pemberian kuota itu, sejumlah satuan pendidikan baik swasta maupun negeri mulai mendaftarkan nomor telpon peserta didik serta pengajarnya.

Tak terkecuali di SMP Ekarini, yang sudah mendaftarkan nomor telpon siswanya ke Dapodik sejak dua hari lalu.

"Hingga kini baru nomor telpon siswa yang kami daftarkan, sementara data guru akan kami susulkan sesegera mungkin," paparnya Kepala SMP Ekarini Rochmat kepada Tribunjateng.com, Rabu (2/8/2020).

Terkait tanggung jawab validasi data, ia menjelaskan, terus berkoordinasi dengan operator Dapodik.

"Saya paham kalau validasi menjadi tanggung kepala satuan pendidikan, untuk itu kami selalu berkoordinasi dengan operator Dapodik dalam pendataan," jelasnya.

Terpisah, Kepala SMKN 8 Semarang, Harti menuturkan, semua nomor telpon siswa dan guru sudah didaftarkan ke Dapodik.