Breaking News:

Ngopi Pagi

FOCUS: Para Penantang Corona di Pilkada

Sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan aturan pendaftaran bapaslon dirancang menerapkan protokol

Penulis: m nur huda
Editor: m nur huda
Istimewa
Tajuk Ditulis Oleh Jurnalis Tribun Jateng M Nur Huda 

Tajuk Ditulis Oeh Jurnalis Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM - Sejak diumumkan wabah covid-19 melanda Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, hingga 4 September 2020 sebagaimana data yang dirilis Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terdapat 104 dokter yang meninggal karena virus corona, 46 di antaranya merupakan dokter spesialis.

Data terbaru yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada 6 September 2020, total ada 194.109 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi antaralain DKI Jakarta (1.176 kasus baru), Jawa Timur (303 kasus baru), Sumatera Barat ( 244 kasus baru), Jawa Tengah (233 kasus baru), dan Sulawesi Selatan (209 kasus baru).

Sementara itu, di negeri ini sedang memasuki gelaran Pilkada 2020. Terdapat 270 daerah berada di 32 provinsi yang akan menggelar pesta demokrasi. Pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) dilaksanakan 4-6 September.

Sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan aturan pendaftaran bapaslon dirancang menerapkan protokol kesehatan Covid-19 melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 mengatur pihak-pihak yang diperbolehkan hadir saat pendaftaran.

Yakni pendaftaran bapaslon hanya dihadiri bapaslon yang bersangkutan, ketua dan sekretaris parpol pengusul, dan atau bapaslon perseorangan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah memberikan imbauan agar saat pendaftaran bapaslon tidak membawa pendukung yang mengakibatkan kerumunan.

Kemendagri juga meminta KPU dan Bawaslu tegas menghentikan segala bentuk kerumunan massa. Aparat penegak hukum juga diminta ikut menertibkan massa sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Namun tampaknya imbauan tersebut hanya jadi bahan bacaan. Tampak saat pendaftaran bapaslon di sejumlah daerah tetap membawa pendukung dengan jumlah banyak, bahkan melakukan arak-arakan berkerumun dari tempat tertentu menuju kantor KPU. Terkesan para bakal calon kepala daerah ini menantang Covid-19.

Memang saat situasi normal, Pilkada jadi ajang berlomba mengumpulkan massa atau kerumunan. Harapannya saat massa yang hadir banyak kesannya mendapat dukungan masyarakat secara mayoritas.

Tapi saat pandemi saat ini, kebiasaan lama itu mestinya dikesampingkan. Bapaslon kepala daerah mestinya memberi contoh yang baik untuk tidak melanggar ketentuan yang sudah dibuat serta tak melanggar protokol kesehatan dengan menciptakan kerumunan. Ia mestinya dapat memberi pemahaman ke pendukungnya.

Ada bapaslon di Jateng yang telah berupaya meminimalisasi hadirnya pendukung saat deklarasi hingga pendaftaran, semisal dengan cara virtual. Masyarakat yang tak ingin melewatkan momentum ini dapat menyaksikan melalui daring. KPU di Jateng juga berupaya melakukan live streaming proses pendafataran bapaslon.

Upaya ini tentu perlu diapresiasi sebagai dukungan mencegah penularan covid-19 dan dukungan pada para tenaga medis yang ada di garda terdepan melawan wabah.

Jika masih menjadi bakal calon saja sudah tidak memerhatikan aturan yang ada serta dampak kesehatan masyarakatnya, bagaimana saat nantinya sudah berkuasa?

Tahapan Pilkada masih panjang. Setelah penetapan calon, nantinya berlanjut pada masa kampanye. Pada masa ini calon dan tim pemenangannya dituntut untuk memanfaatkan teknologi guna memudahkan masyarakat mengetahui visi dan misi bapaslon.(*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved