Breaking News:

Berita Kebumen

Masih Tak Terima, Petani Urut Sewu Kebumen Minta Sertifikat yang Diberikan ke TNI AD Dicabut

Petani Urut Sewu Kebumen didampingi LBH Yogyakarta dan Semarang mengajukan keberatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(KOMPAS.COM/DOK TAPUK)
Petani bersama Tim Advokasi Perjuangan Urut Sewu Kebumen (TAPUK) mengajukan keberatan ke Menteri ATR/BPN, Senin (7/9/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, KEBUMEN - Petani Urut Sewu Kebumen didampingi LBH Yogyakarta dan Semarang mengajukan keberatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Hal itu menyusul dikeluarkannya sertifikat hak pakai seluas 213,2 hektare lahan kepada TNI AD untuk keperluan latihan.

Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian mengatakan, para petani meminta Menteri ATR/BPN mencabut sertifikat tersebut.

Menabung 10 Tahun di Bank BRI Cabang Slawi, Eli Tak Menyangka Bisa Menangkan Hadiah 1 Unit Mobil

Cerita Mistis Indah Murti Sang Perias Jenazah di Semarang, Sering Dikentutin Jenazah

Kisah Agus Penjual Keripik Bawang Mendadak Meninggal di Depan Dedi Mulyadi: Terlalu Bahagia

Inilah Sosok Calon Istri Denny Sumargo Pebasket Sombong, Disebut Cuma Pansos

"Penyertifikatan lahan para petani ini dilakukan oleh TNI AD secara sepihak.

Termasuk BPN juga melakukan pengukuran tidak melibatkan para petani yang secara langsung berbatasan," kata Julian melalui siaran pers, Senin (7/9/2020).

Menurut Julian, penyertifikatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasalnya, tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dengan lahan-lahan yang menjadi batas klaim tanah TNI AD.

"Sampai dengan saat ini, tanah-tanah yang diklaim TNI AD adalah milik para petani dengan bukti C Desa dan beberapa sertifikat hak milik," ujar Julian.

Selain itu, lanjut Julian, penyampaian Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil tentang terbitnya sertifikat hak pakai TNI AD sebagai langkah penyelesaian konflik terbukti salah besar.

ATR/BPN dinilai ceroboh dalam menangani konflik Urut Sewu di mana setiap proses yang dijalankan tidak melibatkan masyarakat terdampak.

Halaman
12
Editor: galih permadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved