Para Petahana Bupati dan Wali Kota di Jateng yang Gagal Maju Pilkada 2020

Perahu di sini diartikan restu atau rekomendasi partai. Beli perahu tersebut lah yang membutuhkan ongkos cukup besar, padahal ini baru tahap awal proses pemilihan.

Kondisi tersebut melekat dengan konteks pemilu di Indonesia yang semakin mahal. Banyak ongkos yang dikeluarkan calon yang sebenarnya tidak diatur. Pemilu mahal namun substansi demokrasi kurang.

Pengamat politik yang dikenal sering memakai topi fedora tersebut, menuturkan jika partai ingin terbuka dalam perekrutan calon kepala daerah, bisa melakukan semacam konvensi.

Konvensi melibatkan publik dan dilakukan secara terbuka. Publik diajak untuk memilih figur mana yang ideal.

"Perekrutan calon kepala daerah oleh partai tidak pernah terbuka. Idealnya publik diajak dengan partai mengadakan semacam konvensi, tidak ada yang berinisiatif ke sana. Akhirya, paslon fokus untuk mengurusi beli perahu itu," katanya.(mam)