Breaking News:

Pilkada 2020

KPID Jateng Minta Kominfo Antisipasi Radio Amatir Dipakai Kampanye

KPID Jateng meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan monitoring terhadap potensi penggunaan radio amatir sebagai alat kampanye

TRIBUN JATENG/M NAFIUL HARIS
Komisioner KPID Jateng Bidang Perizinan Setiawan Hendra Kelana saat menjadi pembicara dalam acara Media Gathering Pilkada 2020 di Kantor KPU Kabupaten Semarang, Rabu (16/9/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan monitoring terhadap potensi penggunaan radio amatir sebagai alat kampanye.

Komisioner KPID Jateng Bidang Perizinan Setiawan Hendra Kelana mengatakan radio amatir atau tidak memiliki izin penyiaran rentan digunakan dalam masa Pilkada.

"Karena kewenangan penindakan itu berada di Kominfo kami berharap Balai Monitoring Kominfo pada sejumlah daerah di Jateng untuk menertibkannya," terangnya kepada Tribunjateng.com di sela-sela acara Media Gathering Pilkada 2020 di Kantor KPU Kabupaten Semarang, Rabu (16/9/2020).

Heboh Tawuran Perempuan di Bandarharjo Semarang, Polisi: Motifnya Masalah Cinta

Viral Wanita di Magelang Pamerkan Celana Dalam Sambil Naik Motor, Polisi: Ayo Mba Ida Klarifikasi

Mahasiswa Kaya di Kampus Ini Diduga Bersaing Meniduri Mahasiswi Termiskin, Obrolannya Tersebar

Video Kakek Tega Rudapaksa Cucu Umur 14 Tahun

Menurut Setiawan, penertiban radio amatir tak hanya berkenaan masa Pilkada.

Keberadaan mereka juga berpotensi mengurangi jumlah iklan pada radio resmi yang berizin.

Ia menambahkan, di sejumlah daerah di Jateng sementara ini belum ditemukan pelanggaran atau laporan radio maupun televisi lokal melanggar izin penyiaran.

"Kami juga mengusulkan KPU agar menambah jumlah anggaran iklan kampanye ke media. Itu mengingat pemilu dalam masa pandemi Corona sehingga larangan pengumpulan massa sangat dibatasi," paparnya.

Masa kampanye melalui media massa yang terbatas hanya 14 hari dinilai perlu strategi promosi calon.

Karenanya jika terlalu dibatasi dikhawatirkan dominasi hoaks di media sosial lebih tinggi.

Dia mengungkapkan, secara teknis dari sisi materi dan pembiayaan agar tetap berimbang pemerintah diharap membuat aturan khusus.

Sehingga porsi iklan antara pemodal tinggi dan terbatas tetap terkendali.

"Sepengetahuan kami wacana ini juga sedang dilakukan uji publik. Kalau khawatir dana kampanye bisa diaudit. Saya kira jangan terlalu dibatasi apalagi sedang pandemi seperti ini," tandasnya. (ris)

Menteri Ida Fauziyah Pastikan BLT Batch III Untuk Karyawan Swasta Gaji di Bawah Rp 5 Juta Cair

Baru Kenal, FA Langsung Ajak Gadis di Bawah Umur Itu ke Hotel Kebumen

BREAKING NEWS: 6 Kios di Jalan Kolonel Sugiono Semarang Terbakar

Merasa Ditikam Negara-negara Arab, Hamas dan Fatah Bersatu Bentuk Satu Kepemimpinan di Palestina

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved