Berita Jateng
Komisi B DPRD Jateng: Kelangkaan Pupuk Jadi Momen Pengembangan Pupuk Organik
Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah galakan penggunaan pupuk organik secara masif.
Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: muh radlis
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah galakan penggunaan pupuk organik secara masif.
Pupuk organik yang memiliki bahan baku murah dan melimpah, dinilai bisa melepaskan ketergantungan para petani terhadap produk pupuk bersubsidi.
Seperti diketahui, akhir- akhir ini pupuk bersubsidi mengalami kelangkaan.
• Ramos Horta Murka, Kenapa 2 Bank dari Indonesia Ini Masih Menjadi Pilihan Warga Timor Leste
• Menkes Terawan Tunjuk Rektor UKSW Salatiga Jadi Dewan Pengawas RSPAW
• Suasana Riang Tiba-tiba Tegang saat Pak Kades Kejar Penari Jaipong, Warga Histeris
• Muncul Klaster Baru Corona di Pondok Pesantren Banyumas dan Kebumen, Ganjar Minta Ponpes Ditutup
Hal ini dikeluhkan para petani karena harus merogoh kocek dalam untuk membeli pupuk yang tidak bersubsidi.
"Pemerintah harus dorong pengembangan pupuk organik.
Ini lebih bagus," kata Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl, Minggu (27/9/2020).
Hanya saja, kata dia, persoalan selama ini yang terjadi yakni ketersediaan pupuk organik yang belum sesuai dengan kebutugan petani.
Harus ada gerakan bersama pengelolaan sampah dan bahan baku organik lainnya seperti kotoran ternak di masing- masing kabupaten/ kota.
"Jika ingin kembangkan pupuk organik, pemerintah provinsi sudah mulai memetakan potensi ternak atau sumber penghasil pupuk organik lainnya di satu daerah.
Sehingga, bisa diketahui potensi mendapatkan pupuk organik di satu daerah berapa," jelasnya.
Menurutnya, database seperti itu dibutuhkan agar Jateng bisa mengembangkan pupuk organik sendiri dan mencukupi kebutuhan petani.
Jika sudah seperti itu nantinya bisa dihitung.
Kalau ketersediaan pupuk organik belum terpenuhi bisa dipenuhi dengan pupuk anorganik atau kimia yang tentunya disubsidi pemerintah untuk meringankan para petani.
"Upaya pengembangan pupuk organik ini perlu sinergitas lintas dinas.
Soal pertanian, peternakan, perdagangan, lingkungan hidup," imbuhnya.
